Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia telah mengalami serbaneka kemajuan signifikan dalam ihwal pemerintahan, kebebasan sipil, dan partisipasi politik sejak era Reformasi tahun 1998. Kendati demikian, dalam beberapa tahun terakhir ini, kita menyaksikan dekadensi nan mengkhawatirkan pada indeks demokrasi Tanah Air.
Sebagaimana dimafhumi, kualitas demokrasi Ibu Pertiwi konstan mengalami kemerosotan. Laporan teranyar dari Economist Intelligence Unit (EIU) menandaskan tren degradasi mutu demokrasi kian berlanjut. Skor indeks demokrasi Indonesia tercatat cuma di angka 6,44 dari skala tertinggi 10. Sebuah penurunan signifikan dari nilai tahun lalu yang mencapai bilangan 6,53. Imbasnya, posisi Indonesia dalam pemeringkatan global pun anjlok ke sekuens 59 dari sebelumnya yang berada di posisi 56 pada tahun 2023.
Baca Juga:
Menyelamatkan Anak Bangsa Melalui Pembatasan Usia Bermedsos
Melawan Gerakan "Kuda Mati" terhadap Praktik Penyidikan yang Melanggar HAM
Tak ayal dan tak pelak, negeri ini masih bisa dikatakan berada dalam kategori demokrasi cacat. Ironisnya, posisi Indonesia di kategori flawed democracy ini telah bertahan setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Selama itu pula, skor indeks demokrasi Indonesia menurun. Pada 2021, Indonesia berada di peringkat ke-52. Di tahun-tahun berikutnya turun ke posisi 54 (2022) dan posisi 56 (2023). Dalam laporan itu, dari lima dimensi yang diukur, skor terendah ada pada ranah kultur politik dan kebebasan sipil.
EIU menyoroti tren politik dinasti semakin menguat di Indonesia sebagai salah satu determinan utama yang berkontribusi pada regresi demokrasi. EIU menyingkap bahwa fenomena ini kian mendestruksi prinsip demokrasi perwakilan, melemahkan pertanggungjawaban institusional, serta memperburuk ketegangan sosial. EIU juga mengamati bahwa kemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 yang disokong pendahulunya, Joko Widodo, telah mengintensifkan ketakutan akan sentralisasi kekuasaan serta minusnya supervisi dan keberimbangan. Selain itu, EIU menyebut putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden telah mendestruksi independensi peradilan.
Penurunan skor dan peringkat Indonesia dalam Indeks Demokrasi 2024 yang dirilis EIU tersebut niscaya merupakan realitas pahit. Situasi tersebut menjadi pekerjaan yang semestinya diprioritaskan pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab, jika tren itu terus berlanjut, ada risiko semakin melemahnya demokrasi dan meningkatnya otoritarianisme. Bahkan, jika langkah-langkah evaluatif tak segera dilakukan, niscaya negeri ini sangat mungkin kehilangan esensi dari demokrasi itu sendiri. Oleh karenanya, sangat penting untuk mendongkrak indeks a quo demi mencapai demokrasi yang lebih matang. Lantas pertanyaannya, ikhtiar apa saja yang mesti ditempuh agar indeks demokrasi Indonesia meningkat?
Pertama, memperkuat institusi demokrasi. Salah satu aspek utama dalam demokrasi yang kuat ialah eksistensi dan kinerja institusi yang mendukungnya, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial. Di Indonesia, meski telah ada sejumlah perbaikan, penguatan institusi tersebut masih sangat dibutuhkan. Salah satu problem signifikan yang menghambat kualitas demokrasi adalah minusnya independensi lembaga-lembaga negara baik itu Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, politisasi institusi-institusi ini juga acapkali mereduksi kredibilitasnya.
