Ketika Kerugian Negara Berujung Pidana, Prof Topo: Dua Pasal KUHP Perlu Dievaluasi
Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan kriminalisasi terhadap pe...
Cabut Izin 28 Perusahaan Tak Cukup, Pemerintah Harus Evaluasi Total Perizinan
Pemerintah harus menjamin wilayah konsesi 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu tidak dialihkan ke ...
Pengusaha Dorong Evaluasi Relaksasi TKDN Panel Surya
Pengusaha modul surya menilai Pemerintah perlu mengevaluasi peraturan yang merelaksasi Tingkat Kompo...
DJKI Rancang Roadmap Kekayaan Intelektual untuk Perkuat Ekosistem Inovasi
Akan menjadi acuan penyusunan rencana aksi tahunan berbasis data dan evaluasi berkala.
Manifestasi Hatta, Komitmen Kepala Daerah, dan Evaluasi BUMD
BUMD, sebagai instrumen ekonomi daerah, seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita tersebut....
Membedah Problematika Evaluasi Pejabat Negara dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme
Sejak kasus hakim Aswanto, penyimpangan konstitusi telah nyata dilakukan oleh DPR sekaligus Presiden...
Catatan Perbaikan Indeks Demokrasi Indonesia
Ikhtiar untuk memperbaiki kualitas demokrasi ini tentu tak gampang dan memerlukan komitmen bersama d...
4 Catatan YLBHI Terhadap Revisi Peraturan Tatib DPR
DPR tidak berwenang mengevaluasi dan mencopot pejabat di tengah jalan. DPR harusnya menggunakan 3 ha...














