Kalangan masyarakat sipil menyoroti hasil revisi Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR (Tatib DPR) yang sudah disetujui dan disahkan menjadi peraturan internal DPR dalam rapat paripurna. Singkatnya, revisi itu menyisipkan Pasal 228A yang mengatur kewenangan DPR mengevaluasi pejabat negara yang sebelumnya ditetapkan dalam rapat paripurna. Sebagaimana diketahui sejumlah jabatan publik harus melewati mekanisme persetujuan di DPR.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengatakan ketentuan hasil revisi itu memberikan kewenangan baru bagi DPR untuk mengevaluasi secara berkala dan merekomendasikan pencopotan pimpinan lembaga atau pejabat yang sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
“YLBHI menilai, Revisi Tatib DPR ini membahayakan dan merusak tatanan negara hukum dan demokrasi di Indonesia,” katanya dikonfirmasi, Jumat (7/2/2025).
Isnur berpendapat secara yuridis Tatib DPR itu bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yang diubah beberapa kali terakhir melalui UU No.13 Tahun 2019 (UU MD3). Ditengarai sebagai upaya mengacaukan check and balances/keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dalam kerangka negara hukum demokratis.
Baca juga:
- Ketua Baleg: Revisi Tatib Bukan Untuk Mencopot Pejabat
- Bahas RUU Cipta Kerja di Masa Reses Menuai Kritik
Beleid ini menurut Isnur akan berdampak terhadap pejabat di beberapa lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Isnur mencatat sedikitnya 4 hal yang patut disoroti dalam Tatib DPR ini.
Pertama, melampaui kewenangan pengawasan DPR. Mengacu Pasal 185 jo Pasal 190 UU MD3, DPR tidak berwenang mengevaluasi dan memberhentikan pejabat di tengah masa jabatannya. Sekalipun DPR yang memberi persetujuan melalui paripurna terhadap pejabat itu.
