Dari luar Kejaksaan, tarik-menarik kepentingan politik masuk menyusup dalam tiap-tiap langkah kebijakan yang ditempuh Arman. Termasuk di antaranya ditulis secara khusus adalah insiden Rapat Kerja Kejaksaan dengan Komisi III DPR. Dalam rapat itu muncul adagium baru dari salah satu anggota DPR, Jaksa Agung jangan seperti ustadz di Kampung Maling. Peristiwa itulah yang menjadi inspirasi pemberian judul buku memoar ini.
Nah, setelah malang melintang dalam dunia penegak hukum, semenjak menjabat Jaksa Agung itulah putra Pekalongan tersebut baru tersadar sepenuhnya, bahwa penegakan hukum tidak berada dalam ruangan vakum. Di dalamnya sarat dengan tarik menarik kepentingan. Seringkali kita menjadi tidak obyektif kalau sudah menyangkut kepentingan, tulisnya.
Arman menuturkan, paling menguras pikiran sepanjang menjadi Jaksa Agung adalah ketika ia memutuskan status hukum mendiang Jenderal Besar Orde Baru. Pada 12 Mei 2006, Kejaksaan Negeri atas perintah Arman mengaluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP) terhadap HM Soeharto.
Keputusan Arman mengeluarkan SKPPP terhadap mantan Presiden Soeharto itu mengundang kontroversi. Timbul pro dan kontra. Sebagian besar mengecam langkah Arman. Ia dianggap pengecut, dititipi pesan dari pihak tertentu dan lain sebagainya. Dalam buku ini, Arman menjelaskan panjang lebar alasan di balik keputusannya itu.
Waktu itu, Akmal Taher, Ketua Tim Dokter II yang memeriksa kesehatan Soeharto, mengatakan pada Arman, kalau soal sakit hati dan dendam, diagnosa kesehatan bisa dijadikan alat baginya membalas dendam. Akmal adalah mantan aktivis 1978 seangkatan Hariman Siregar. Semasa muda, Akmal pernah mendapat perlakuan represif dari rezim orde baru yang mengantarkannya hingga ke tahanan.
Saya pun, ujar Arman, kurang lebih sama. Kalau mau menuruti sakit hati, inilah saatnya. Saya dulu menjadi wartawan Harian Nusantara, dibreidel oleh rezim Soeharto. Namun lantaran pertimbangan pertama adalah hati nuraninya sebagai aktivis HAM, ia memilih memakai pertimbangan murni hukum ketimbang emosi. Prinsipnya, sebenci apapun dirinya pada seorang terdakwa misalnya, ia tetap harus menghargai hak asasi terdakwa.
Selain SKPPP Soeharto, ada sejumlah kasus yang ditulis secara khusus dalam buku ini. Terutama kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik, seperti Kasus Munir, penanganan kasus pelanggaran HAM berat limpahan Komnas HAM, pro Kontra hukuman mati, pelarangan buku pelajaran sejarah G30S, dan isu SARA dalam kasus Tibo Cs.
