Kembali ke peraturan Kota Tangerang yang disebutkan di atas, kita dapat simpulkan bahwa peraturan tersebut tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga asas “lex superiori derogat legi inferiori” (“peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah”) dapat digunakan dalam kasus ini.
Di level yang lebih fundamental, Penulis berpendapat bahwa kriminalisasi terhadap pekerja seks melanggar hak asasi manusia. Pada prinsipnya, hukum pidana hanya dapat dirumuskan dan diterapkan jika terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat John Stuart Mill bahwa satu-satunya alasan kekuasaan (negara) dapat dipakai untuk membatasi hak seorang warga masyarakat adalah untuk melindungi hak warga masyarakat lainnnya.
Terkait hal di atas, Penulis berpendapat bahwa meskipun ada beberapa norma masyarakat yang dirasa perlu diakomodasi dengan menggunakan kekuatan pemerintah daerah, hal itu dapat dilakukan, misalnya, dengan hanya memindahkan area operasi pekerja seks komersial. Selain itu, operasi yustisi dapat dilakukan untuk memulangkan pekerja seks komersial yang bukan warga Tangerang. Bahkan jika pemerintah daerah benar-benar serius, kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk melakukan pelatihan keterampilan dapat dilakukan, sehingga pekerja seks komersial dapat beralih profesi.
Jika pekerja seks dipandang sebagai "individu tidak bermoral", itu berarti Kementerian Sosial memiliki tugas untuk membimbing mereka menjadi "individu bermoral", walaupun mengenai definisi “moral” ini juga bisa diperdebatkan dan menjadi satu tesis tersendiri. Sementara untuk Kementerian Kesehatan, mereka malah boleh jadi memiliki alasan yang lebih konkret untuk terlibat dalam kasus pekerja seks komersial, misalnya, dalam rangka mencegah penyebaran penyakit menular seksual.
Solusi yang disebutkan di atas bukanlah merupakan hal yang baru atau unik, karena poin dari tulisan ini adalah untuk menunjukkan bahwa ada beberapa opsi dalam menegakkan nilai-nilai kedaerahan yang dianut tanpa sedikit-sedikit melakukan kriminalisasi dengan peraturan perundangan. Hukum pidana bukanlah hal-hal yang dapat dibuat sesuai dengan selera, preferensi, atau nilai yang dipegang oleh penguasa. Sanksi kurungan adalah pembatasan hak asasi manusia yang sifatnya ultimum remedium, berarti hanya dapat digunakan sebagai solusi terakhir untuk menyelesaikan gangguan pada harmoni dalam masyarakat.
Selain itu, karena pembatasan hak asasi manusia dalam bentuk kurungan hanya dapat diberikan oleh hakim, muncul masalah. Hakim harus menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar putusannya, dan dalam hal ini mereka juga harus menggunakan peraturan pemerintah daerah, yang boleh jadi dipertanyakan kualitas dan konstitusionalitasnya. Ini seperti kasus seorang prajurit yang diperintahkan berperang menggunakan senjata dengan cacat pabrik.
Untuk menyelesaikan masalah yang telah dijabarkan di atas, Penulis berpendapat bahwa wewenang seorang hakim untuk mengajukan constitutional question dapat diadopsi di Indonesia. Constitutional question dapat didefinisikan sebagai setiap kasus legal konkret yang harus diselesaikan dengan terlebih dahulu dibenturkan dengan konstitusi negara dalam penyelesaiannya. Misalnya, sebuah kasus di Jepang antara Pemerintah Pusat Jepang v. Prefektur Okinawa, yang di negara kita dapat dianalogikan menjadi Pemerintah Pusat RI v. Pemerintah Daerah.
