Sekadar informasi, Konstitusi Jepang menjamin otonomi pemerintah daerah. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bukanlah merupakan hubungan atasan-bawahan, namun lebih kepada hubungan kemitraan yang setara. Jika ada perselisihan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kedudukan hukum mereka setara di mata hukum.
Dalam hal ini, Pemerintah Pusat Jepang menggugat Prefektur Okinawa karena mereka mencabut izin reklamasi tanah untuk relokasi Pangkalan Militer Marinir AS dari daerah satu ke daerah lainnya di dalam yurisdiksi Prefektur Okinawa. Urgensi relokasi, menurut Pemerintah Pusat Jepang, adalah demi keamanan dan hubungan luar negeri. Sementara Prefektur menolaknya atas dasar kondisi kedaerahan dan persepsi masyarakat setempat, yang tentu saja lebih dipahami oleh pemerintah daerah.
Hal yang hendak Penulis soroti dalam contoh kasus di atas adalah ketika Prefektur Okinawa mempertanyakan konstitusionalitas dari “paksaan” yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah untuk membatalkan pencabutan izin reklamasi. Prefektur mempertanyakan tindakan tersebut karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi Jepang, yang menganut kesetaraan posisi antara pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian, “paksaan” tersebut boleh jadi tidak konstitusional. Pertanyaan yang diajukan oleh Prefektur Okinawa adalah tindakan yang biasa disebut dengan constitutional question.
Para pihak maupun hakim dalam sebuah persidangan di Indonesia tidak memiliki hak istimewa untuk mengajukan constitutional question dalam sebuah kasus konkret. Padahal dalam kasus-kasus di mana dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah daerah yang mungkin mengandung ketentuan pidana yang tidak konstitusional, mekanisme ini sebetulnya dapat menjadi sarana guna menghapus keraguan tentang peraturan perundangan setempat yang digunakan untuk menentukan nasib entitas manusia yang didudukkan sebagai terdakwa.
*)Timothée Kencono Malye dan Mochamad Adib Zain adalah Calon Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
Catatan Redaksi: Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline |
