Beberapa waktu yang lalu terdapat putusan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual disertai penghilangan nyawa korbannya, sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN MII dimana pelakunya dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun. Beberapa tahun sebelumnya terdapat kasus anak yang menghilangkan nyawa satu keluarga dengan cara yang kejam disertai kekerasan seksual, dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj, pelaku diganjar dengan pidana penjara selama 20 tahun.

Advokat dan/atau Penuntut Umum pada perkara a quo tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan contra legem tersebut, sehingga putusannya menjadi inkracht van gewijsde atauberkekuatan hukum tetap. Pertama dan paling utama tentu semua orang akan setuju dan mengutuk keras tindak pidana kekerasan seksual, dalam istilah lain dikenalsebagai graviora delicta atau kejahatan yang paling serius, apalagi disertai penghilangan nyawa korbannya. Namun, dalam perkara-perkara a quo pelakunya adalah anak, sehingga penanganan kasusnya tunduk pada rezim Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Salah satu asas utama dalam UU SPPA yaitu the best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak, sehingga semua tahapan dari SPPA berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak, termasuk mengenai maksimal ancaman pidana yang dapat diterapkan. Beberapa putusan di atas melebihi ancaman maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga muncul pertanyaan apakah SPPA dibuat sebagai pedoman bagaimana cara memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sejak tahap penyelidikan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan, atau SPPA dibuat untuk mengadili bagaimana cara saat anak melakukan tindak pidana?
Perkembangan Stelsel Pemidanaan terhadap Anak
Terdapat beberapa peraturan terkait stelsel pemidanaan bagi anak, diantaranya dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie atau KUHP Kolonial serta UU Pengadilan Anak yang mencabut beberapa pasal dalam KUHP Kolonial. Pertama, pengatuaran batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawban pidana. KUHP Kolonial hanya mengatur batas atas usianya yaitu 16 tahun. UU Pengadilan Anak memberikan batas minimal 8 tahun dan menaikkan batas atas menjadi 18 tahun. Kedua, Strafmaat atau berat ringannya pidana. Ancaman pidana penjara untuk anak dalam KUHP Kolonial yaitu ancaman maksimal bagi orang dewasa dikurang 1/3, ketentuan ini dikoreksi dalam UU Pengadilan Anak menjadi 1/2 dari ancaman maksimal bagi orang dewasa. Untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maksimal penjara yang dapat diterapkan terhadap anak dalam KUHP Kolonial selama 15 tahun, sedangkan dalam UU Pengadilan Anak selama 10 tahun. Ketiga, Strafshoort atau jenis pidana. Dalam KUHP Kolonial dan UU Pengadilan Anak jenis pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan.
Beberapa hal di atas diubah menggunakan UU SPPA di antaranya, menambahkan mekanisme diversi, dinaikannya batas anak yang dapat dikenakan tindakan, dari 8 tahun sampai sebelum 12 tahun menjadi minimal 12 tahun sampai sebelum 14 tahun. Dinaikannya usia anak yang dapat dijatuhi pidana menjadi minimal 14 tahun sampai sebelum 18 tahun. Sedangkan anak di bawah 12 tahun diserahkan kembali ke orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS. Urutan strafshoort dalam pidana pokok juga diubah, pidana penjara menjadi alternatif paling terakhir. Hal yang dipertahankan diantaranya, batas maksimal pidana penjara yang diterapkan terhadap anak.
Catatan Kritis
Beberapa hal perlu menjadi refleksi bersama, Pertama, jika urgensi revisi terletak pada batas maksimal pidana penjara dan menurunkan usia pertanggungjawaban pidana, maka dapat dikatakan pengaturan dalam KUHP Kolonial, jauh lebih baik. Kedua,apabila usia anak yang hampir dewasa sebagai dasar legitimasi untuk menerobos ketentuan maksimal dalam UU SPPA, maka argument a contrario-nya justru melahirkan anomali. Ketika anak korban berusia hampir dewasa, apakah kondisi demikian dapat mengesampingkan pemberatan pidana kepada pelaku dewasa sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan beberapa UU Lex Specialis lainnya, atau harus menerapkan standar ganda?
Ketiga, tim perumus UU SPPA memberikan kelonggaran menyidangkan melalui mekanisme sidang anak sampai usia 21 tahun, tetapi para pengadil malah “mendewasakannya” lebih cepat saat menjatuhkan vonis. Keempat, apabila penekanannya pada keadilan dibandingkan kepastian hukum, dalam idee des recht atau cita hukum ada hal lain yang tidak kalah penting yaitu kemanfaatan, tidak hanya bagi korban dan/atau keluarganya tetapi juga bagi pelaku. Kelima, paradigma baru dalam KUHP Nasional tidak lagi retributif tetapi korektif, rehabilitatif dan keadilan restoratif. Orientasinya tidak lagi pembalasan tetapi perbaikan terhadap pelaku dan pemulihan korban, di mana KUHP Nasional sudah mengakomodir beberapa hal penting mengenai pemidanaan, pidana dan tindakan serta alasan pemaaf bagi anak yang selaras dengan UU SPPA.
















