Pemerintah telah membentuk struktur organisasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan BPI Danantara sebagai tabungan masa depan bangsa Indonesia. Sesuai visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kekayaan bangsa dengan sumber daya alam yang belum diinvestasikan untuk masa depan bangsa Indonesia.
Tata kelola BPI Danantara dijalankan dengan memegang prinsip good corporate governance (GCG). “Pengawasan akan ditingkatkan, ini bagian dari transformasi yang berjalan selama ini,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (23/07/2025).
Pada kesempatan yang sama, Chief Operation Officer Danantara (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, mengatakan dalam rapat kerja sebelumnya dengan Komisi VI DPR telah dibahas rencana kerja dalam 5 bulan ke depan.
“Kami berharap bisa menyelesaikan persoalan yang urgen dan penting,” paparnya.
Baca juga:
- Melihat Kewenangan Hukum Danantara untuk Tunda RUPS BUMN Non-TBK
- Tiga Mahasiswa Uji Materiil Pemisahan Keuangan BUMN dan Danantara ke MK, Ini Alasannya!

Suasana rapat antara Danantara dengan Komisi VI DPR. Foto: ADY
Dony menyebut targetnya sampai akhir tahun 2025 mampu menyelesaikan lebih dari 20 program kerja yang sudah dikonsultasikan dan dibahas rinci dengan Komisi VI DPR. Antara lain restrukturisasi bisnis maskapai, manufaktur baja, kereta api cepat, dan asuransi.
Berikutnya mengelompokan program kerja dalam konsolidasi bisnis karya, pupuk, rumah sakit, hotel, gula, hilirisasi minyak, asuransi, manajemen aset, dan kawasan industri. Termasuk dalam 5 bulan ke depan akan menyelesaikan pengembangan bisnis bidang koperasi, pangan, baterai, semen, perbankan syariah, telekomunikasi dan galangan kapal.
“Untuk mendukung 21 program kerja itu kami menyelesaikan kebijakan prosedur human capital. Menyelesaikan prosedur bidang keuangan, manajemen risiko dan lainnya,” bebernya.
















