Advokat di Indonesia bisa merangkap setidaknya enam profesi hukum mandiri lainnya. Hal itu memang tidak diatur tegas Dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Namun, berbagai peraturan perundang-undangan sektoral mengakui perangkapan itu. Artikel ini terdiri dari dua bagian, jangan lewatkan bagian 2 untuk laporan lengkapnya.
Pasal 20 UU Advokat hanya melarang tiga hal soal perangkapan jabatan selama menjadi advokat. Pertama, dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Kedua, dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Ketiga, advokat dilarang berpraktik selama menjadi pejabat negara karena status profesinya dinilai tidak aktif secara otomatis.
Baca Juga:
Nah, bisa dipahami jabatan atau profesi yang tidak memenuhi unsur larangan Pasal 20 UU Advokat itu pada dasarnya terbuka untuk dirangkap advokat. Penyebutan profesi hukum mandiri di artikel ini karena mereka bisa berpraktik jasa hukum tanpa terikat badan usaha yang mempekerjakan atau lembaga negara. Selain itu, biasanya profesi hukum mandiri berhimpun dalam organisasi profesi tersendiri.
Berdasarkan penelusuran hukumonline, setidaknya ini enam profesi hukum mandiri yang praktiknya biasa dirangkap oleh advokat.
1. Kuasa Hukum Pajak
Profesi ini diakui berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (Permenkeu Kuasa Hukum Pajak). Pasal 1 angka 2 Permenkeu Kuasa Hukum Pajak menyebut Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.
Syarat utama profesi kuasa hukum di pengadilan pajak ini adalah mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Kompetensi sarjana yang harus dimiliki utamanya di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai.
Namun, sarjana dalam bidang lain bisa berkarier sebagai kuasa hukum pajak asalkan memiliki salah satu dari syarat khusus ini. Pertama, punya ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai. Kedua, punya brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan. Ketiga, punya pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai. Para advokat yang merangkap kuasa hukum pajak biasanya mengambil kursus brevet pajak sebagai pemenuhan syarat.
2. Kurator
Kurator sebagai profesi hukum mandiri berkembang di Indonesia pasca masa krisis ekonomi. Sebelum itu fungsi kurator melekat pada instansi Balai Harta Peninggalan yang ada di bawah Pemerintah.
Pasal 1 angka 5 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) mengatur Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.
Syarat menjadi kurator adalah memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran itu juga harus memenuhi rincian syarat lainnya.
Salah satu syaratnya ialah telah mengikuti pelatihan kurator dan pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh komite bersama, yaitu perwakilan dari Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan organisasi profesi kurator. Selain itu, profesi kurator pada dasarnya mewajibkan untuk memiliki status advokat atau akuntan publik yang terdaftar di organisasi profesi advokat atau organisasi profesi akuntan publik.
Hingga saat tulisan ini dibuat ada tiga organisasi profesi kurator yang diakui Kementerian Hukum dan HAM yaitu Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Ikatan Kurator & Pengurus Indonesia (IKAPI), dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI).
3. Likuidator
Profesi ini setidaknya diatur dalam tujuh undang-undang yaitu UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU No.7 Tahun 2003 tentang Perbankan, UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No.40 Tahun 2014 tentang Asuransi, UU No.24 Tahun 2004 tentang LPS, dan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Ia berkewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau budel perseroan yang disebabkan bukan karena perkara kepailitan. Produk akhir likuidasi adalah penerbitan surat pemberitahuan pencoretan status badan hukum terhadap obyek likuidasi oleh pejabat/badan tata usaha negara terkait.
Meski diatur keberadaannya dalam banyak undang-undang, belum ada syarat yang jelas soal kualifikasi profesi likuidator. Sejauh ini siapa saja bisa menjadi likuidator selama disepakati dan ditunjuk oleh pemegang saham atau penentu kebijakan dalam badan hukum. Hingga saat tulisan ini dibuat sudah ada Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI) yang menyelenggarakan pendidikan kompetensi dan Ujian Sertifikasi untuk profesi likuidator dengan gelar CLI-Certified Liquidator Indonesia.
Bagaimana, mau coba tambah cuan selain karier advokat? Semoga sukses!