Pria yang tercatat ahli dalam bidang econometric modelling dan urban and regional economic analysis itu berpendapat pencabutan status PPKM bakal membuat perputaran roda perekonoian dalam negeri mulai bergerak lebih cepat. Dengan demikian, para produsen dan konsumen dapat jauh lebih tenang dalam menjalankan aktivitas perekonomian lantaran tak lagi terkendala dengan aturan yang berlaku sepanjang pandemi Covid-19.
“Dengan dicabutnya PPKM memberikan kepastian usaha,” katanya.
Sementara peneliti Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan dengan pencabutan status PPKM bakal membawa dampak positif bagi perekomian tanah air. Seperti sektor pariwisata dan lapangan usaha lainnya mengikuti. Antara lain sektor transportasi dan usaha restoran makanan dan minuman. Tapi Yusuf mengingatkan pandemi Covid-19 sejatinya belumlah berakhir. Karenanya, pemerintah mesti mengantisipasi bila terdapat lonjakan kasus atau adanya varian baru yang mewabah.
Dia berpandangan sepanjang 2 tahun larangan aktivitas maupun kerumunan masyarakat berdampak terhadap terpuruknya sektor pariwisata. Tapi harapan besar dengan dicabutnya status PPKM, sektor pariwisata bakal menggeliat seiring dengan dibukanya kembali penggunaan jalur transportasi
“Dengan semakin banyaknya potensi jumlah wisatawan baik itu dari domestik maupun dari luar sektor transportasi baik itu udara, laut dan darat berpotensi tumbuh lebih baik di tahun ini,” ujarnya.
Dia mengingatkan agar pencabutan PPKM tidak disikapi dengan euforia berlebihan. Sebaliknya, pemerintah agar memiliki mekanisme mitigasi bila terdapat peningkatan lonjakan kasus. Dia melihat dengan pengalaman penanganan pandemi Covid-19 varian Delta maupun Omicron, pemerintah semestinya sudah paham langkah yang bakal dilakukan dan dipersiapkan.
“Atau tahapan ketika itu mengalami tren peningkatan dan tentu perlu ada semacam titik dimana pemerintah kembali memberlakukan PPKM dan titik inilah yang kemudian perlu didalami ketika pemerintah menjalankan kembali kebijakan PPKM,” katanya.