Debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) menjadi momentum yang amat dinanti publik seluruh penjuru nusantara. Namun di balik ide dan gagasan yang disodorkan masing-masing pasangan calon, terdapat tim kampanye yang terus memberikan masukan. Termasuk tim hukum yang tak kalah penting perannya dalam menyukseskan masing-masing pasangan calon.
Berdasarkan penelusuran, TPN Ganjar Pranowo- Moh Mahfud MD telah mengumumkan sejumlah nama yang bakal menyukseskan kampanye di Pemilu 2024, khususnya pemilihan capres-cawapres (Pilpres). Pebisnis Arsjad Rasjid menjadi Ketua TPN Ganjar – Mahfud. Sementara di barisan Wakil Ketua TPN ada 16 orang yang mengisinya, salah satunya mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Gatot Eddy Pramono.
Sementara TPN menunjuk sejumlah orang yang ditugaskan menjaga gawang bidang hukum. Ada nama advokat senior yang sudah malah melintang di dunia hukum. Adalah Todung Mulya Lubis menempati posisi Deputi Bidang Hukum. Nama Todung tentu sudah tak asing bagi pegiat hak asasi manusia (HAM) maupun di dunia advokat.
Dalam bidang advokat, Todung mendirikan Kantor Hukum Lubis Santosa & Maramis (LSM) Law Firm yang berkantor di wilayah SCBD. LSM Law Firm hingga kini masih terus eksis dan berkembang. Selain sebagai advokat kawakan dan tokoh gerakan HAM, Todung pun seorang diplomat ulung serta ahli hukum penyelesaian sengketa.
Baca juga:
- Tim Hukum dan Advokasi Prabowo-Gibran Didominasi Berlatarbelakang Advokat
- Deretan Nama Beken Berlatarbelakang Profesi Hukum Mengisi Tim Hukum AMIN
Berdasarkan catatan, Todung sempat menjabat Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Norwegia dan Islandia pada 2018. Bahkan Todung tercatat sebagai anggota Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan International Bar Association (IBA).
Kemudian ada nama Ifdal Kasim menjabat Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi TPN Ganjar-Mahfud. Bagi pegiat HAM, nama Ifdal amat familiar. Dia sempat menjabat Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM periode 2007-2012. Pasca habis masa jabatannya, Ifdal kembali menekuni profesi yang digelutinya, yakni advokat.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1991 itu mendirikan Kantor Hukum bersama M. Sholeh Amin dan Mohammad Yamin di Solo. Kini Ifdal bergabung pada Kantor Hukum Husendro & Partners Indonesia Law Office sebagai Of Counsel/Advisor/Senior Advocate.
Berbagai pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ifdal turut serta masuk sebagia anggota tim. Seperti anggota tim peranncangan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, RUU Masyarakat, dan beberapa RUU untuk ratifikasi konvensi internasional hak asasi manusia.
Selanjutnya ada Ronny Talapessy menjabat Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud. Publik ingat betul kasus pembunuhan terhadap anak buah oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo -kini sudah mendekam di balik jeruji besi-. Drama pembunuhan tersebut akhir terbongkar setelah pengakuan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu.
Ronny Talapessy namanya sempat melambung saat menjadi penasihat hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Ronny tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Dia pun menjadi anggota IKADIN. Dia pun mendirikan dan menjadi Managing Partner Kantor Hukum RBT Law Firm yang berlokasi di Jakarta. Pria yang diketahui menjabat Wakil Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan. Kini, Ronny menjadi calon anggota legislatif untuk DPR.
Selanjutnya ada Heru Muzaki menjabat Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar – Mahfud. Pria berlatarbelakang profesi advokat itu sempat menjadi partner pada Kantor Hukum HHM Law Office. Kini, Heru tercatat sebagai pendiri pada Kantor Hukum LHBM Councel dan menjabat sebagai partner.
Menjadi lawyer sebagai penasihat internal dan bekerja di firma hukum terkemuka menjadikan Heru memiliki pengalaman atas sejumlah transaksi penting di berbagai bisnis. Pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan itu memiliki kemampuan andal di bidang korporasi umum dan komersial, ketenagakerjaan, investasi asing, infrastruktur dan permasalahan kesehatan. Kini, Heru merupakan kandidat master hukum dari Universitas Leiden.
Terakhir, Tama S Langkun menjabat anggota Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud. Bagi masyarakat pegiat anti korupsi, nama Tama S Langkun tidaklah asing. Dia pernah berjibaku dalam aktivitas anti korupsi pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 2009-2020.
Pria kelahiran 29 Oktober 1984 itu kini ‘menyebrang’ menjadi politisi pada Partai Perindo. Partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu, Tama menjabat Ketua Bidang Hukum dan HAM dan juru bicara nasional DPP Partai Perindo. Tama merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Dia pun sempat mendirikan Kantor Hukum JNP Law Office. Selain itu, Tama sempat menjadi tenaga ahli pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2021-2022. Kini, Tama menjadi calon anggota legislatif untuk DPR dengan dapil Jawa Barat 5 Kabupaten Bogor.
