Dari Beli Tanah Objek Sengketa Hingga Hukum Aborsi di Indonesia
Terbaru

Dari Beli Tanah Objek Sengketa Hingga Hukum Aborsi di Indonesia

Dibahas pula tentang izin donasi hingga kriteria pembelaan terpaksa.

Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Klinik Hukumonline adalah sebuah rubrik gratis untuk publik yang menyediakan fasilitas tanya-jawab permasalahan hukum berupa artikel, baik seputar hukum perkawinan, waris, pidana, bisnis, dan lain sebagainya. Setiap artikel yang kami produksi didasari dengan melakukan riset hukum secara mendalam dan komprehensif.

Dari pemantauan sepekan lalu, berikut ini 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler, dari beli tanah objek sengketa hingga hukum aborsi di Indonesia, selengkapnya:

  1. Jika Membeli Tanah yang Ternyata Objek Sengketa

Membeli sebidang tanah memang harus teliti dan hati-hati. Jika tanah yang akan dibeli ternyata menjadi objek sengketa di pengadilan, apa langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli?

  1. Isi Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum atau onrechmatige daad. Pasal ini dapat menjadi dalil bagi pihak penggugat yang ingin menuntut pembayaran ganti rugi dari pihak lain (tergugat) karena kesalahan tergugat. Bagaimana bunyi pasalnya?

  1. Apakah Donasi Harus Ada Izin?

Pengumpulan donasi untuk kebutuhan tertentu seperti membantu korban bencana, sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai wujud kepedulian kepada sesama. Namun, beredar berita bahwa pengumpulan donasi untuk keperluan tertentu haruslah mendapatkan izin. Benarkah demikian?

  1. Dapatkah Surat Pernyataan Disamakan dengan Perjanjian?

Surat pernyataan pada dasarnya adalah keterangan tertulis yang bersifat sepihak, sehingga bukan perjanjian. Namun, surat pernyataan dapat berlaku sebagai perjanjian bila ada unsur kesepakatan dengan pihak lain. Lantas, apa indikatornya?

  1. Hukuman Pidana Kerja Sosial dalam KUHP

Pidana kerja sosial di luar pidana pokok saat ini diatur di dalam KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang berlaku mulai tahun 2026. Lantas, apa itu pidana kerja sosial dan bagaimana kriterianya?

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info