Organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak rancangan aturan itu segera disahkan menjadi UU paling lambat akhir tahun 2026. Koalisi menyampaikan usulan itu dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, mencatat RUU Masyarakat Adat sudah diperjuangkan sejak 1980. Sejak berdiri tahun 1999 AMAN menegaskan salah satu fokus utamanya mendorong RUU Masyarakat Adat segera disahkan. Naskah akademik RUU sudah didiskusikan dari tahun 2008 dalam berbagai forum musyawarah adat.
Draf naskah akademik juga sudah dibahas berbagai perguruan tinggi negeri sejak 2010. Dari perjalanan panjang itu Rukka menegaskan RUU Masyarakat Adat tak perlu lagi diragukan urgensinya. Kemudian dibawa ke forum pengambilan keputusan dan diskusi publik. Sehingga urgensinya tak perlu lagi diragukan karena ini mewakili situasi batin dan tuntutan hidup masyarakat adat.
“Masyarakat adat berperan menjaga 80 persen ekosistem terbaik dunia, dan ini akan hancur ketika tidak ada pengakuan dan perlindungan. Kami berharap segera sebelum akhir tahun UU ini bisa disahkan,” katanya dalam RDPU dengan Baleg DPR, Rabu (1/4/2026) kemarin.
Baca juga:
- Perlunya Percepatan Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat
- Ini 11 Substansi Penting RUU Masyarakat Hukum Adat
- Hukum Perdata Indonesia Masih Terbelenggu Warisan Kolonial, Pengakuan Hak Masyarakat Adat Perlu Didekolonisasi
Rukka menegaskan beberapa substansi penting RUU Masyarakat Adat antara lain hak kolektif untuk mengurus diri sendiri sebagaimana deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. Jaminan serupa juga ditegaskan dalam UUD 1945.
“RUU Masyarakat Adat harus menghormati, mengakui, dan melindungi sistem pemerintahan masyarakat adat yang adil dan sejahtera,” ujarnya.
















