Dalam skema pembiayaan konsumen untuk pembelian mobil, pada umumnya dibebankan jaminan fidusia terhadap mobil tersebut. Maka, perusahaan pembiayaan berwenang mengeksekusi mobil tersebut dalam hal konsumen cidera janji.
Pelunasan sisa utang diambil dari hasil eksekusi mobil tersebut dengan melaksanakan cara-cara tertentu. Tetapi jika hasil eksekusi masih belum mampu menutup utang, konsumen tetap berkewajiban melunasi sisa utang yang belum dilunasi.
Setiap negara mempunyai kedaulatan untuk menentukan siapa saja yang boleh masuk atau tidak boleh masuk ke wilayahnya, terutama selama pandemi COVID-19 ini untuk melindungi kesehatan warga negaranya.
Tujuan utama dari larangan tersebut adalah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 agar tidak semakin masif dan agar rumah sakit dan fasilitas-fasilitas kesehatan lain di negara tersebut diutamakan untuk digunakan oleh warga negaranya sendiri dan bukan oleh orang asing.
Agar ahli waris dapat mengurus harta peninggalan orang yang pergi tanpa kabar, diperlukan pernyataan Pengadilan Negeri bahwa terdapat dugaan orang tersebut telah meninggal. Akan tetapi, meski setelah adanya pernyataan dugaan meninggal tersebut, ahli waris tetap tidak diperbolehkan memindahtangankan harta peninggalan kecuali jika ada alasan penting dan dengan izin Pengadilan Negeri.
Perizinan kepemilikan air gun (pistol angin) secara legal diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, yang dibuktikan dengan Buku Pemilikan Senjata Api (Buku Pas). Permohonan izin kepemilikan pistol angin ditujukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan tertentu.
Perbedaan utama penangkapan secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penangkapan dalam kasus narkotika dan terorisme adalah pada jangka waktu maksimal penangkapan. Jangka waktu maksimal penangkapan dalam kasus narkoba dan terorisme diatur lebih lama dari ketentuan yang berlaku dalam KUHAP. Selain itu, khusus pada kasus narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang untuk melakukan penyidikan dan penangkapan.
