Klinik Hukumonline adalah sebuah rubrik gratis untuk publik yang menyediakan fasilitas tanya-jawab permasalahan hukum berupa artikel, baik seputar hukum perkawinan, waris, pidana, bisnis, dan lain sebagainya. Setiap artikel yang kami produksi didasari dengan melakukan riset hukum secara mendalam dan komprehensif.
Dari pemantauan sepekan lalu, berikut ini 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler, dari kasus perdata jadi pidana hingga jerat pasal guru melecehkan siswa, selengkapnya:
Meskipun terdapat perbedaan signifikan antara hukum perdata dan hukum pidana, namun suatu kasus perdata sangat mungkin menjadi kasus pidana jika unsur-unsur deliknya terpenuhi. Apa contoh kasusnya?
Karyawan kontrak yang mengundurkan diri sebelum masa kontraknya berakhir, berhak mendapat uang kompensasi. Tapi, di sisi lain, karyawan yang bersangkutan juga wajib membayar ganti rugi kepada perusahaan. Apa dasar hukumnya?
Setelah bercerai, mantan istri berhak mendapatkan nafkah dari mantan suami seperti nafkah idah, madhiyah, dan mutah. Namun, bagaimana jika mantan suami tidak memenuhi kewajiban nafkah yang telah ditetapkan pengadilan?
Tidak perlu menempuh pendidikan S3, seseorang dengan syarat tertentu dapat diusulkan untuk meraih gelar doktor kehormatan (honoris causa). Bagaimana ketentuannya?
Anak yang berusia di bawah 17 tahun, tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan kampanye pilkada karena melanggar ketentuan dalam UU Pemilu. Apa sanksi bagi pihak yang melibatkan anak dalam kampanye?
Karyawan yang telah berkeluarga kadang kala dihadapkan dengan situasi anak sakit dan tidak bisa datang bekerja. Secara hukum, adakah pasal yang memperbolehkan orang tua cuti kerja karena anak sakit?
Jika Akta Jual Beli (AJB) terdapat kesalahan ketik karena kelalaian PPAT, bagaimana prosedur yang bisa ditempuh untuk melakukan pembetulan?
Penghitungan nilai kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi menjadi salah satu acuan bagi penuntut umum dalam membuktikan kasus tindak pidana korupsi. Lantas, apa lembaga yang berwenang menilai kerugian keuangan negara?
Merujuk aturan dalam POJK 22/2023, penyelenggara pinjol harus mematuhi rambu-rambu penagihan utang kepada debitur. Salah satu aturan tersebut adalah penagihan hanya dibenarkan apabila dilakukan di domisili konsumen atau tempat lain berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, bagaimana jika pihak pinjol mengancam akan menghubungi HRD tempat kerja debitur untuk meminta pemotongan gaji demi membayar utang?
Guru yang melakukan pelecehan kepada siswanya merupakan bentuk kekerasan seksual dengan menyalahgunakan kedudukannya. Ada sederet pasal yang bisa menjeratnya, antara lain pasal dalam UU TPKS.
Demikian 10 artikel yang paling banyak dibaca sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah diulas oleh tim Klinik.
