Klinik Hukumonline adalah sebuah rubrik yang menyediakan informasi artikel tanya-jawab permasalahan hukum dari para pembaca, baik seputar hukum perkawinan, waris, pidana, bisnis, dan lain-lain. Setiap artikel yang kami produksi didasari dengan melakukan riset hukum secara mendalam dan komprehensif.
Dari pemantauan sepekan lalu, berikut ini 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler, dari menyerobot tanah orang lain hingga pasal yang menjerat pelaku pelecehan di media sosial, selengkapnya:
Tanah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang permintaannya meningkat setiap waktu. Sehingga, tindakan menyerobot tanah orang lain sangat rentan terjadi. Lantas, apakah penyerobotan tanah adalah tindak pidana? Apa langkah yang dapat ditempuh pemilik tanah jika tanahnya diserobot?
Setidaknya ada 2 biaya yang perlu dikeluarkan terkait biaya gugat cerai, baik dari pihak istri atau suami, yaitu biaya advokat dan biaya panjar perkara di pengadilan. Lalu, adakah biaya pengurusan akta cerai? Penjelasan lebih lanjut dapat kamu simak di artikel ini.
Politik hukum adalah kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan sosial tertentu/tujuan negara. Lalu, apa saja ruang lingkup dan contoh politik hukum di Indonesia?
Apabila kewajiban untuk membuat dan menyimpan daftar pemegang saham tidak dilaksanakan oleh direksi PT, maka jika ada kerugian yang timbul bagi PT sebagai akibat tidak dilaksanakan kewajiban tersebut, direksi PT bertanggung jawab penuh secara pribadi. Apa dasar hukumnya?
Tahukah kamu? Mutatis mutandis dapat diartikan dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting. Di berbagai peraturan perundang-undangan, ditemukan sejumlah ketentuan yang menggunakan istilah mutatis mutandis. Apa saja contohnya?
Tahukah kamu? Upaya pemerintah untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana gempa bumi dan tsunami diatur dalam Perpes 93/2019. Adapun penguatan dan pengembangan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami membutuhkan koordinasi dari BMKG dan Kominfo dengan rincian tugas tertentu. Apa saja tugas BMKG dan Kominfo?
Meski pada dasarnya pernikahan dini tidak dibolehkan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019, pernikahan dini di bawah 19 tahun masih dimungkinkan selama memenuhi persyaratan tertentu. Cari tahu persyaratannya dalam artikel ini.
Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nepotisme adalah tindak pidana dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU 28/1999. Selengkapnya hanya di artikel ini.
Tahukah kamu? Tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, kecuali jika gratifikasi tersebut memenuhi kriteria Pasal 12B UU 20/2001 tentang gratifikasi yang dianggap suap. Maka, setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri wajib dilaporkan kepada KPK atau UPG dengan batas waktu tertentu. Cari tahu dasar hukum selengkapnya di sini.
Pihak yang memberikan komentar tidak senonoh pada media sosial dapat dijerat pasal kekerasan seksual nonfisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan UU TPKS, UU ITE dan perubahannya. Temukan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual di media sosial hanya di sini.
Demikian 10 artikel yang paling banyak dibaca sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah diulas oleh tim Klinik.
