Polisi perlu mempertimbangkan nilai-nilai kesopanan yang dianut masyarakat setempat. Sifat melanggar kesusilaan ini amat bergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat kejadian berlangsung. Artinya, jika masyarakat setempat menilai duduk berduaan di ruang publik antara lelaki dan perempuan yang belum menikah adalah salah, ada kemungkinan Anda pun dapat dijerat dengan pasal-pasal yang kami akan uraikan dalam artikel ini.
- Apakah Kewajiban Pemotor Menyalakan Lampu Utama Merupakan Pelanggaran HAM?
Selain wajib menyalakan lampu utama pada malam hari dan pada kondisi tertentu, pengemudi sepeda motor juga wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Jika tidak, maka berdasarkan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ancaman pidananya adalah pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100 ribu.
Aturan tersebut tidak dapat dikatakan telah melanggar hak asasi manusia Anda karena memang tujuan aturan tersebut adalah mengatur ketertiban dan pada pasal tersebut tidak terdapat unsur secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang.
Ulasan selengkapnya silakan simak artikel berikut ini.
- Kewajiban Perusahaan Tambang Melaksanakan CSR
CSR wajib dilaksanakan oleh perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Alasannya karena sudah menjadi keharusan bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif.
Apabila tidak menjalankan kewajiban CSR, perusahaan pertambangan akan dikenakan sanksi administratif.
Ulasan selengkapnya silakan simak artikel Kewajiban Perusahaan Tambang Melaksanakan CSR.
- Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu
Pencabutan hak-hak tertentu merupakan salah satu jenis dari pidana tambahan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut dilakukan pada hak-hak yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Misal, seorang dokter malpraktik dicabut haknya menjadi seorang dokter, tujuannya agar dokter tersebut tidak kembali melakukan perbuatan kejatahan yang sama, begitu pula terpidana korupsi (koruptor), dapat dicabut hak politiknya (hak memilih dan dipilih), tujuannya agar koruptor tadi tidak lagi melakukan perbuatan serupa yang tentu dapat merugikan negara.