Klinik Hukumonline adalah sebuah rubrik gratis untuk publik yang menyediakan fasilitas tanya-jawab permasalahan hukum berupa artikel, baik seputar hukum perkawinan, waris, pidana, bisnis, dan lain sebagainya. Setiap artikel yang kami produksi didasari dengan melakukan riset hukum secara mendalam dan komprehensif.
Dari pemantauan sepekan lalu, berikut ini 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler, dari rincian gaji DPR hingga pembayaran royalti musik, selengkapnya:
Menurut PP 75/2000, gaji anggota DPR adalah Rp4,2 juta sebulan. Selain gaji pokok, DPR juga mendapat tunjangan jabatan dan uang paket setiap bulannya. Adapun merujuk Surat Sekjen DPR No. B/733/RT.01/09/2024 diatur bahwa anggota DPR periode 2024-2029 juga akan diberikan tunjangan anggota perumahan dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA). Simak penjelasan selengkapnya di sini.
Pada dasarnya, setiap orang dapat menggunakan secara komersial suatu ciptaan (misalnya lagu dan/atau musik) dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti ke pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Lantas, apakah penampilan lagu dan/atau musik yang dilakukan pada private event atau non-komersial dikenakan royalti?
Bank dan pihak terafiliasi wajib menjaga rahasia bank terkait nasabah penyimpan, investor, serta simpanan dan investasinya. Namun, kewajiban ini tak bersifat mutlak sebagaimana diatur Pasal 3 POJK 44/2024, karena dapat dikecualikan, misalnya untuk kepentingan peradilan pidana. Khusus penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU), pengecualian rahasia bank juga merujuk UU TPPU.
Verstek adalah pernyataan tidak hadirnya tergugat pada hari sidang pertama walaupun telah dipanggil secara patut. Jadi, putusan verstek adalah keputusan hakim pada hari sidang pertama tanpa dihadiri tergugat walaupun ia telah dipanggil secara patut.
Karyawan yang menolak mutasi harus mengecek terlebih dahulu isi perjanjian kerja, PKB, atau PP. Jika penolakan mutasi sudah diatur sebagai pelanggaran perjanjian kerja, PKB, atau PP, perusahaan dapat melakukan PHK. Lalu, bagaimana hukumnya jika karyawan mangkir karena menolak mutasi?
