Jika Direktorat Jenderal Pajak belum memberikan Keterangan Status Wajib Pajak, maka pelayanan pertanahan tetap diproses. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan ini.
- Upah Tidak Sesuai dengan Nominal yang Didaftarkan ke BPJS
Perihal Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang tidak sesuai aturan, berarti telah terjadi perselisihan hubungan industrial dengan jenis perselisihan PHK. Sementara atas upah yang tidak sesuai yang dibayarkan perusahaan, termasuk ke dalam perselisihan hubungan industrial dengan jenis perselisihan hak.
Untuk itu, pekerja bisa mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Selengkapnya: Upah Tidak Sesuai dengan Nominal yang Didaftarkan ke BPJS.
- Dasar Hukum Pariwisata Halal di Lombok
Pariwisata halal di Lombok mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal (Perda Provinsi NTB 2/2016) yaitu kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah.
Lalu apa saja bentuk pariwisata halal itu? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan ini.
- Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan
Tugas Balai Harta Peninggalan (BHP) ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sampai saat ini, aturan dasar mengenai BHP dapat ditemukan dalam Staatsblad 1872 Nomor 166 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan ditambah dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Selengkapnya: Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan.