Dari Wewenang Polisi Cek Ponsel Hingga Pembuktian Terbalik dalam Tipikor
Terbaru

Dari Wewenang Polisi Cek Ponsel Hingga Pembuktian Terbalik dalam Tipikor

Termasuk masa daluwarsa penuntutan dan menjalankan pidana hingga mengenal harta Bersama dalam Islam.

Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Klinik Hukumonline adalah sebuah rubrik gratis untuk publik yang menyediakan fasilitas tanya-jawab permasalahan hukum berupa artikel, baik seputar hukum perkawinan, waris, pidana, bisnis, dan lain sebagainya. Setiap artikel yang kami produksi didasari dengan melakukan riset hukum secara mendalam dan komprehensif.

Dari pemantauan sepekan lalu, berikut ini 10 artikel Klinik Hukumonline yang paling banyak dibaca, dari wewenang polisi periksa HP hingga pembuktian terbalik dalam perkara tipikor, selengkapnya:

  1. Wewenang Polisi Memeriksa HP dalam Penyelidikan

Dalam penyelidikan, penyelidik karena kewajibannya berwenang mencari keterangan dan barang bukti. Termasuk, salah satunya bukti elektronik yang dapat ditemukan dalam handphone. Lantas, bagaimana batas dan ketentuan pemeriksaan HP dalam penyelidikan? Selengkapnya simak di artikel berikut.

  1. Berapa Lama Masa Daluwarsa Penuntutan dan Menjalankan Pidana?

Daluwarsa penuntutan merupakan salah satu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan hukuman. Sedangkan, daluwarsa menjalankan pidana merupakan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana atau putusan pengadilan. Ketentuan selengkapnya diatur dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru. Bagaimana bunyi pasalnya?

  1. Ketentuan Tanaman Karet Berdasarkan UU Kehutanan

Karet adalah tumbuhan besar yang tingginya mencapai 25 meter dan kulit batangnya menghasilkan getah yang digunakan sebagai bahan membuat ban, bola, dan sebagainya. Tanaman karet termasuk jenis tanaman hutan berkayu. Ketentuan mengenai tanaman karet diatur dalam UU Kehutanan. Simak di artikel berikut.

  1. Bisakah Rekaman Gosip Jadi Bukti Pencemaran Nama Baik?

Rekaman suara pada dasarnya dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang diakui UU 20/2025 tentang KUHAP baru. Namun, jika suatu gosip direkam menggunakan alat penyadapan secara melawan hukum, tindakan ini merupakan tindak pidana.

Lantas, bisakah rekaman gosip dijadikan bukti pencemaran nama baik?

  1. Bagaimana Status Hukum Harta Yayasan yang Bubar?

Pengaturan pengalihan harta yayasan yang bubar kepada yayasan sejenis atau kepada negara memiliki dasar yuridis yang kuat dalam UU Yayasan dan perubahannya, serta dasar filosofis yang berakar pada sifat nirlaba dan tujuan sosial yayasan. Simak selengkapnya melalui artikel berikut.

  1. Berduaan dengan Pacar di Kamar Hotel Bisa Dipidana?

Pada dasarnya, perzinaan dapat dijerat kepada pria dan wanita yang belum menikah sesuai Pasal 411 UU 1/2023 tentang KUHP baru. Termasuk, dalam kasus persetubuhan antara dua orang yang berpacaran. Namun, tindak pidana perzinaan baru dapat dituntut apabila ada pengaduan. Lantas, siapa yang berhak mengadukannya?

  1. Jika Diganggu Pria Beristri Lewat Telepon dan WA

Pernah diganggu pria yang sudah beristri? Pertama, Anda dapat mengkomunikasikan perihal gangguan ini dan meminta agar si pria tidak mengganggu Anda lagi. Jika upaya itu gagal, barulah langkah hukum dapat Anda tempuh. Bagaimana langkah hukumnya?

  1. Perbedaan Wewenang KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Kasus Korupsi

Kepolisian, kejaksaan, dan KPK sama-sama memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat. Tiga lembaga penegak hukum tersebut memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur institusinya masing-masing. Lantas, apa perbedaan antara kewenangan KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam kasus korupsi?

  1. Mengenal Harta Bersama dalam Islam

Terkait harta bersama dalam Islam, memang benar dalam fikih Islam klasik tidak dikenal adanya harta bersama, bahkan kalau terjadi perceraian, harus dilihat siapa pemilik hartanya. Namun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, maka fikih Islam Indonesia, yang berupa UU Perkawinan dan perubahannya serta KHI menilai bahwa dalam perkawinan dikenal istilah harta bersama. Bagaimana ketentuannya?

  1. Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian terbalik merupakan suatu sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia yang memberikan beban pembuktian kepada terdakwa dalam pemeriksaan sidang pengadilan.

Pembuktian terbalik tidak berlaku secara umum, melainkan diatur secara khusus, seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Demikian 10 artikel yang paling banyak dibaca sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah diulas oleh tim Klinik.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info