Dasar Hukum Aset Dirampas oleh Negara
Terbaru

Dasar Hukum Aset Dirampas oleh Negara

Barang rampasan negara adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Willa Wahyuni
Bacaan 2 Menit

2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengketa atau karena pelanggaran dapat dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Lain halnya jika aset dari kasus trading Binomo tidak diputus sebagai uang judi, maka benda yang disita dapat dikembalikan, apabila memenuhi hal  yang tertuang dalam Pasal 46 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ayat (1) berikut:

1.   Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi

2.  Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.

3. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Kemudian, di dalam Pasal 46 KUHAP ayat (2) disebutkan, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda  tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pasal ini dapat menjadi celah untuk mengembalikan hak korban. Meski begitu hal tersebut kembali lagi berdasarkan putusan hakim di pengadilan. 

Tags:

Berita Terkait