Belum lama ini, demonstrasi telah terjadi besar-besaran di berbagai pelosok tanah air. Demonstrasi tersebut berawal pada protes terhadap besaran tunjangan yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Demonstrasi yang sejatinya sebagai forum penyampaian aspirasi telah berubah menjadi ‘kerusuhan’ dan bahkan ‘penjarahan’. Hal tersebut terjadi karena demonstrasi sering direspon dengan ketidak-bijaksanaan. Menyelami makna atas setiap demonstrasi merupakan bagian dalam usaha negara untuk mengambil suatu langkah dengan kebijaksanaan.
Demontrasi sering dikenal luas dengan berbagai istilah ‘political protest’, atau ‘social protest’, ¾apapun namanya demonstrasi menandakan adanya gerakan sosial (Anita Breuer:2012; Sahan Savas,et.al.:2018). Demonstrasi merupakan fenomena yang lazim terjadi pada sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi. Indonesia secara sadar telah menjadi bagian dari negara demokrasi, ¾yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Melalui pasal konstitusional tersebutlah, diketahui negara Indonesia bukan hanya negara nomokrasi, ¾melainkan pula demokrasi.
Sebagai sebuah gerakan, setiap demonstrasi tentu memiliki makna dan tujuan. Rentetan demonstrasi yang telah terjadi di tanah air harus menjadi wadah belajar bagi kita semua, termasuk pemerintah. Pertama, misalnya, pada 21 Mei 1998, demonstrasi yang dilakukan melahirkan ‘Reformasi 1998’. Reformasi tersebut menyebabkan jatuhnya “Orde Baru Suharto” (Marcus Mietzner:2006) ¾ dengan rezim otoriternya yang telah mendarah-daging (Douglas Webber:2006). Demonstrasi oleh mahasiswa digelar besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia, yang kemudian melahirkan berbagai peristiwa penting antara lain: Tragedi Trisakti, Peristiwa Gejayan, dan pendudukan Gedung MPR/DPR.
Demonstrasi pada saat itu bukan hanya berhasil ‘mengganti’, melainkan pula ‘merombak’ dan ‘membarui’ bagaimana pemerintah menjalankan pemerintahan melalui 6 tuntutan reformasi. Tuntutan tersebut antara lain: 1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; 3. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi-kolusi dan nepotisme; 4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah; 5. Mewujudkan kebebasan pers; dan 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi.
Selang dua puluh satu tahun pasca demonstrasi Reformasi 1998, mahasiswa kembali mengadakan demonstrasi dengan hashtag-nya “#ReformasiDikorupsi”, kemudian mengusung 7 desakan, meliputi:
- Menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, Pertanahan, Pemasyarakatan, Ketenagakerjaan, mendesak pembatalan UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan UU Sumber Daya Alam, mendesak disahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
- Batalkan pimpinan KPK bermasalah;
- Tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil;
- Stop militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua segera;
- Hentikan kriminalisasi aktivis;
- Hentikan pembakaran hutan dan pidanakan korporasi pembakaran hutan; dan
- Tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM.
Selanjutnya yang terbaru ini, demonstrasi yang terjadi pada Senin, 25 Agustus 2025 yang terjadi selama berhari-hari menghasilkan pula aspirasi dalam wujud tuntutan-tuntutan, antara lain: 1. Sahkan RUU Perampasan Aset, 2. Turunkan gaji dan tunjangan DPR, 3. Tetapkan KPI (Key Performance Indicator) bagi anggota DPR, 4. Reformasi DPR, 5. Audit BUMN, 6. Batalkan rencana kenaikan pajak, 7. Bebaskan pihak yang ditangkap, 8. Kesejahteraan guru, 9. Reformasi kepolisian, 10. Usut tuntas kasus Affan Kurniawan, 11. Copot anggota DPR yang menghina rakyat, dan 12. Reformasi syarat anggota DPR.
Kebijaksanaan dalam Merespons Aspirasi
Penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah sesungguhnya merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang, sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi. Di Indonesia, hak ini ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Perlindungan hukum tersebut memberikan jaminan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun masukan kepada pemerintah tanpa rasa takut akan intimidasi atau ancaman. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga memberikan landasan hukum yang jelas agar penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara tertib, damai, dan tidak melanggar hak orang lain. Dengan adanya perlindungan ini, masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus mendorong pemerintah untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
Dalam konteks ini, kebijaksanaan menjadi landasan moral sekaligus instrumen penting dalam mengelola merespons aspirasi. Hoogerwerf (dalam Tobing, 1983:7) memaknai kebijaksanaan sebagai usaha mencapai tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dalam urutan waktu yang tepat. Artinya, kebijaksanaan menuntut setiap langkah negara dalam merespons demonstrasi harus berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas—yakni pemeliharaan demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, dan terciptanya ketertiban umum—dengan penggunaan sarana yang tepat dan proporsional sesuai konteks waktu yang ada. Friedrich yang dikutip oleh Suyatna (2009:03) juga menekankan pentingnya memahami kesulitan yang dihadapi dalam suatu lingkungan sekaligus mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan. Pemaknaan tersebut menuntut pemerintah tidak sekadar mendengar, tetapi sungguh memahami persoalan mendasar agar aspirasi masyarakat dapat diwujudkan menjadi solusi yang lebih konstruktif.
Kebijaksanaan dalam menyikapi aspirasi setidaknya tercermin melalui tiga hal. Pertama, pengakuan dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai. Hal ini menjadi titik berangkat agar negara tidak tergoda menggunakan pendekatan represif. Kedua, penciptaan saluran komunikasi yang terbuka dan partisipatif, baik melalui forum resmi maupun mekanisme dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat. Saluran ini dapat mengurangi eskalasi konflik serta menyalurkan energi demonstrasi ke arah konstruktif. Ketiga, proporsionalitas dalam tindakan aparat penegak hukum, yang berarti penggunaan kekuatan harus menjadi upaya terakhir dan tetap dijalankan secara terukur sesuai prinsip hak asasi manusia.
Dengan demikian, kebijaksanaan tidak hanya diukur dari kemampuan negara untuk menahan diri, tetapi juga dari kesediaannya mengubah aspirasi rakyat menjadi bahan refleksi dan koreksi bagi kebijakan publik. Pada kondisi inilah, dialog dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk menjembatani kesulitan yang dihadapi masyarakat dengan solusi yang diambil pemerintah.
Dialog sebagai Solusi
Interpretasi merupakan hal yang sangat penting agar dapat memahami fenomena demonstrasi saat ini. Neuman mengemukakan masyarakat mempunyai alasan terhadap setiap tindakan mereka, dan kita butuh atau perlu menyelami alasan tersebut (W. Lawrence Neuman, 2014). Bagi Neuman, hal tersebut merupakan basic nature of human beings. Artinya aksi demonstrasi tentu memiliki alasan. Alasan tersebutlah yang harus ditemukan. Usaha menyelami jalan pemikiran demonstran dapat dimulai dengan pertanyaan yang oleh Neuman dirumuskan dengan “What do people believe to be true?”
Sejak 25 Agustus 2025, Indonesia diguncang gelombang demonstrasi yang meluas bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah. Turunnya masyarakat ke jalan untuk menyuarakan suaranya dilatarbelakangi oleh banyak alasan. Tentunya memahami alasan yang menjadi tuntutan aksi demonstrasi adalah hal yang penting dilakukan. Salah satu sarana yang dapat digunakan adalah dialog, yang dilakukan bukan hanya menyelami alasan, melainkan untuk menghasilkan kesepakatan dan tindakan yang tepat untuk menghalau kondisi kritis yang terjadi.
Pertemuan antara pemerintah dan masyarakat sesungguhnya bukanlah hal yang asing maupun baru. Dialog audiensi pada dasarnya tidak memiliki kerangka baku, tetapi justru menemukan kekuatannya ketika dijalankan secara hidup, terbuka, dan memberi ruang setara bagi kedua belah pihak. Pemerintah hadir tidak hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai fasilitator, sementara masyarakat diberi kesempatan menyampaikan pandangan, kendala, maupun gagasannya secara langsung.
Agar menghasilkan perubahan nyata, dialog perlu berfokus pada isu-isu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hasil dialog juga tidak boleh berhenti pada ruang pertemuan, tetapi harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang transparan—seperti rapat kerja, kelompok informasi, atau forum pemantauan—agar setiap masukan dapat diikuti perkembangannya. Dengan demikian, dialog berfungsi membangun kepercayaan sekaligus memastikan kebijaksanaan kolektif terwujud dalam langkah yang nyata.
Berangkat dari uraian-uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa demonstrasi bukanlah semata ledakan ketidakpuasan, melainkan refleksi dari suara rakyat yang menuntut ruang untuk didengar dan ditindaklanjuti. Kebijaksanaan negara dalam merespons aspirasi menjadi faktor penentu apakah energi demonstrasi akan bermuara pada perubahan konstruktif atau justru melahirkan konflik. Dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak konstitusional, pemahaman mendalam atas kesulitan yang dihadapi masyarakat, serta komitmen membangun dialog yang terbuka dan berorientasi tindak lanjut, negara dapat mengubah aspirasi menjadi solusi nyata. Pada akhirnya, kebijaksanaan bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mengokohkan demokrasi melalui keberanian mendengar, memahami, dan bertindak demi kepentingan rakyat banyak.
*) Dr. Ade Adhari, S.H., M.H. dan Joshua Steven Ongaran. Keduanya adalah Partner Jurist Resia & Co., Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
