“Semua akan dilakukan oleh DePA-RI asalkan berdasarkan kepada penegakan hukum dan keadilan serta keuntungan dari kedua belah pihak (mutual interest) dan sustainable cooperation,” ucapnya.
Menanggapi dinamika ekonomi global, Luthfi menyoroti bagaimana Tiongkok telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi dan teknologi yang tidak bisa dipandang remeh. Ia menyinggung bahwa bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang kini mulai tertinggal dari laju perkembangan Tiongkok.
“Tidak heran manakala Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan reciprocal tariff yang mengejutkan terutama kepada China. Dan china tak tinggal diam, namun melakukan perlawanan serta balasan dan peristiwa ini dapat menjadi pemicu perang dagang dunia,” kata dia.
Dalam konteks Indonesia, Luthfi mengakui bahwa investasi Tiongkok telah menyentuh banyak sektor penting seperti nikel, batubara, semen, transportasi, dan perkebunan. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Jawa, hingga Sumatera. Namun, ia juga mencatat bahwa tidak sedikit perusahaan Tiongkok yang menghadapi berbagai kendala dalam operasionalnya di Indonesia.
“Beberapa perusahaan China yang beroperasi di Indonesia mengalami sejumlah kendala seperti terkait isu lingkungan hidup, ketenagakerjaan, birokrasi, korupsi dan sebagainya,” ujar Luthfi.
Dia menegaskan, mestinya hal-hal semacam ini dapat diatasi agar investasi China di Indonesia berjalan lancar dan saling menguntungkan.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh para pimpinan Dewan Pimpinan Pusat DePA-RI, ketua-ketua DPD dari berbagai provinsi seperti DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Banten. Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya Irjen Pol (P) A. Kamil Razak (Rektor Universitas Langlangbuana), Prof. Imas Rosidawati W., Prof. Hennie Husniah, Eni Dasuki, serta tokoh advokat lainnya.
