Penyelenggaraan statistik tak boleh sembarangan, Divisi Statistik PBB punya beragam aturan yang jadi standar internasional. Ketentuan itu menjadi acuan UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik. Prinsip-prinsip dasar perlindungan data telah diatur dalam UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Berbagai hal itu menjadi pedoman statistik seluruh negara termasuk kantor statistik nasional (National Statistic Office). Penerapan standar statistik itu terpisah dari lembaga layanan data pemerintah.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS), Vivi Yulaswati, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di ruang rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (24/04/2025).
Vivi menghitung UU 16/1997 berusia 28 tahun dan memiliki berbagai kelemahan dalam implementasinya seperti tata kelola tak terpadu, dan diikuti keterbatasan anggaran. Beleid yang diundangkan era pemerintahan Presiden Soeharto itu belum mengadopsi perkembangan terbaru seperti big data. Apalagi menjawab persoalan terbatasnya kapasitas SDM di pusat dan daerah serta lemahnya pemantauan kualitas statistik baik proses penyelenggaraan dan output data serta partisipasi stakeholder.
“Kelemahan dari UU Statistik yang ada sekarang antara lain pemanfaatan teknologi belum terakomodasi misalnya data digital yang bisa dimanfaatkan untuk pariwisata, kesehatan,” ujar Vivi.
Baca juga:
- BPS Diusulkan Jadi Otoritas Tunggal Data Nasional
- Kementerian Komdigi Usul RUU Statistik-UU PDP Diharmonisasi
Mengenai akses sudah diatur UU 16/1997 tapi belum terimplementasi baik. Soal kelembagaan, baik SDM dan anggaran serta penerapan sanksi dan pengawasan belum berjalan sehingga menimbulkan preseden buruk. Seperti penolakan memberi data dan responden dalam survei dan sensus.
Statistik resmi negara sebagaimana standar internasional yakni statistik yang dihasilkan penyelenggara fungsi pemerintahan bidang statistik (BPS). Tapi kegiatan resmi statistik negara tak sekedar kegiatan statistik dasar tapi juga statistik sektoral dan khusus. Hal itu memberi kewenangan kepada kementerian dan lembaga untuk memproduksi data terkait sektornya masing-masing. Data statistik khusus misal sensus ekonomi, pertanian dan lainnya.
