Dewan Pers: Ada Pola Sistematis Kemerdekaan Pers Dikurangi
Terbaru

Dewan Pers: Ada Pola Sistematis Kemerdekaan Pers Dikurangi

Secara resmi Dewan Pers bersama 11 konstituen yang terdiri dari 4 asosiasi jurnalis dan 7 asosiasi perusahaan pers menolak RUU Penyiaran.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. Foto: Istimewa
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. Foto: Istimewa

Revisi UU No.32 Tahun 2002 tentangPenyiaran yang digodok DPR ditentang banyak kalangan, terutama insan pers. Penolakan itu tak main-main karena disuarakan langsung oleh Dewan Pers. Setidaknya sejumlah asosiasi media pun menolak materi RUU Penyiaran  yang masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan pada Rabu (15/5/2024) lalu Dewan Pers bersama 11 konstituen yang terdiri dari 4 asosiasi jurnalis dan 7 asosiasi perusahaan pers menyatakan sikap secara resmi menolak draf RUU Penyiaran yang saat ini dibahas DPR. Draf itu nantinya akan digunakan untuk merevisi UU Penyiaran.

Ninik menjelaskan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers adalah buah dari reformasi 1998. Beleid itu sejalan dengan berubahnya watak pemerintahan dari otoriter menjadi demokrasi. Kebebasan pers dijamin, tak ada lagi penyensoran dan pembredelan terhadap pers. Kebebasan pers modal penting bagi insan pers untuk memberikan pemenuhan hak konstitusional warga negara mendapat informasi.

“Pers mengajak masyarakat memberdayakan intelektual publik, melakukan kontrol sosial,” katanya dalam diskusi bertema ‘RUU Penyiaran dan Ancaman Kebebasan Pers Indonesia,’ Minggu (21/05/2024).

Dalam perjalanan setelah reformasi Ninik mencatat pers menghadapi berbagai tantangan antara lain tudingan pers ‘kebablasan’ sehingga ada pihak yang berupaya mengubah UU Pers dan UU terkait lainnya. Misalnya, UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang karya jurnalistik terkait kepemiluan.

Kemudian UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU, UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tantangan yang dihadapi pers juga berkaitan dengan perkembangan teknologi digital seperti kecerdasan buatan.

Sekalipun revisi terhadap UU Pers dan UU Penyiaran bukan hal yang haram, tapi Ninik menegaskan kedua beleid itu menjamin hakikat kemerdekaan pers. Kemudian hak konstitusional warga negara yakni right to know dan hak berekspresi dan berbicara. Berbagai hal itu tidak bisa digunakan sebagai dalih untuk menganggap pers ‘kebablasan’ dan lainnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait