Wartawan adalah salah satu profesi yang mempunyai risiko tinggi. Tak jarang wartawan mengalami aksi kekerasan ketika sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. Contoh terakhir adalah ketika terjadi perampasan kamera oleh anggota TNI Angkatan Udara pada saat meliput kejadian jatuhnya pesawat militer di Riau beberapa waktu lalu.
Untuk memaksimalkan perlindungan terhadap wartawan, Dewan Pers menyusun rancangan pedoman untuk melindungi wartawan dengan melibatkan organisasi profesi dan sejumlah ahli.
Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo mengatakan rancangan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan disusun dalam waktu kurang lebih tiga bulan. Pedoman itu disusun untuk mengisi ketiadaan peraturan yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan.
Sebelum rancangan itu disahkan dan diterbitkan, dilakukan uji publik terlebih dulu untuk mencari masukan dari berbagai pihak. Rencananya, uji publik itu akan berlangsung sampai akhir November 2012.
Soal substansi pedoman, Agus menjelaskan, dalam proses advokasi kepada jurnalis yang tertimpa tindak kekerasan, hal penting adalah cermat dalam melakukan penanganan. Misalnya, apakah si jurnalis terkena tindak kekerasan murni atau ikut berkontribusi atas terjadinya tindak kekerasan itu.
Bila si jurnalis yang bersangkutan turut berkontribusi menyebabkan tindak kekerasan itu terjadi, maka penanganan kasusnya pun berbeda. Pasalnya, harus dihindari agar jurnalis tidak menggunakan identitas untuk kepentingan pribadi di luar kerja-kerjanya sebagai jurnalis. Sehingga proses advokasi pun dapat dilakukan maksimal.
Oleh karena itu dalam rancangan pedoman itu, disebut salah satu langkah yang harus dilakukan ketika menangani kasus adalah verifikasi. Secara teknis, ada usulan agar dibentuk tim yang terdiri dari perwakilan dewan pers dan organisasi jurnalis serta lainnya untuk terjun ke lokasi.
