Ghufron menekankan selama ini BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika ada pihak yang meminta data pribadi dengan mengatasnamakan BPJS Kesehatan atau mengkaitkan dengan BPJS Kesehatan, masyarakat diharapkan melakukan konfirmasi ke layanan resmi BPJS Kesehatan yakni care center di nomor 1500400 atau kantor cabang terdekat.
Tidak perlu ragu
Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto, mengatakan masalah ini merupakan bagian dari keamanan nasional yang harus menjadi perhatian dan penanganan bersama, tidak hanya BPJS Kesehatan, tapi pemangku kepentingan lainnya. Dewas sudah meminta direksi BPJS Kesehatan melakukan penelusuran mendalam terhadap berita yang beredar dan klarifikasi terhadap kondisi yang terjadi serta menindaklanjutinya secara hukum bila terdapat bukti kebocoran data peserta.
“Dewas meminta direksi melakukan langkah penanganan persoalan keamanan data peserta secara intensif dan melaporkannya kepada Dewas,” ujarnya.
Yurianto menyebut selama ini Dewas telah memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada direksi atas persoalan dan tata kelola keamanan data peserta. Persoalan ini jadi prioritas pengawasan ke depan. Dewas BPJS Kesehatan meminta masyarakat untuk yakin dan percaya karena BPJS Kesehatan tetap memberikan layanan terbaik untuk seluruh peserta.
“Peserta tidak perlu ragu untuk menggunakan pelayanan kesehatan yang telah dijamin program JKN,” kata Yurianto.
Kabid Jaminan Keamanan Pusat Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kolonel Sus Trisatya Wicaksono, mengatakan langkah hukum yang ditempuh BPJS Kesehatan yakni melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwenang sudah tepat. Kementerian Pertahanan sangat berkepentingan dengan persoalan ini karena ada kerja sama operasional antara Kemhan dan BPJS Kesehatan terkait data anggota Kemhan dan TNI yang terdaftar di BPJS Kesehatan.
“Kami akan menyelesaikan masalah ini secepatnya dan berupaya melindungi data peserta JKN,” katanya.
Tiga hal penting
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengingatkan tiga hal penting dalam menjaga keamanan data pribadi penduduk agar tidak bocor dan disalahgunakan. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, dalam diskusi bertema "Data pribadi diperjualbelikan, apa yang harus dilakukan" di Jakarta, Senin (24/5/2021) seperti dikutip Antara, mengatakan tiga hal penting. Pertama, kesadaran pentingnya melindungi data pribadi.