Dimensi Sengketa Data Pemilih Tinggi, KPU Benahi Perlindungan Data Pribadi
Berita

Dimensi Sengketa Data Pemilih Tinggi, KPU Benahi Perlindungan Data Pribadi

Pada Pemilu 2019, KPU tidak memberikan NIK secara utuh.

Hukumonline News
Hukumonline News
Moch. Dani Pratama Huzaini
Bacaan 2 Menit

“Hanya mengambil data yang dibutuhkan saja. Menyimpan data yang masih sesuai dengan tujuan pengumpulan, selalu menjaga keutuhan dan kerahasiaan data, serta melaksanakan dengan tanggung jawab dalam melindungi data,” terang Riki.

Direktur Perludem Titi Anggraini dalam FGD tersebut menyoroti masih berprosesnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan data pribadi. Untuk itu, KPU perlu memperkuat dasar hukum, memperketat regulasi data-sharing, menyediakan mekanisme complain dan update yang aksesibel, serta memperkuat sistem kontrol/keamanan secara teknis dan organisasi.

Pada tempat yang sama, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menyatakan pentingnya harmonisasi UU Pemilu dengan RUU Perlindungan Data Pribadi. 

Hal ini karena UU Pemilu masih memberikan kewajiban kepada penyelenggara Pemilu untuk menyerahkan salinan data pemilih kepada semua partai politik peserta pemilu. Wahyudi juga mengingatkan tentang perlunya penyusunan PKPU yang mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info