Kepada rekan-rekan yang baru memulai karier sebagai kurator, Riesky berpesan untuk menjaga profesionalitas dan independensi saat bertugas. Secara pribadi, ia terus belajar, berdiskusi, dan berbagi pengalaman dengan sesama kurator. Menjaga hubungan dengan para senior juga penting, salah satunya untuk mempelajari berbagai dinamika yang sedang maupun sudah dihadapi oleh para senior. Tidak jarang, dari diskusi tersebut, hadir ide-ide yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.
Penyelarasan UU Kepailitan dan PKPU
Riesky menegaskan, sudah saatnya UU Kepailitan dan PKPU diselaraskan dengan banyak perkembangan hukum, ekonomi, kebijakan internasional, dan kebijakan negara. Sudah lebih dari 20 tahun sejak disahkan, harus dipahami, ada sejumlah aturan yang tidak lagi dapat menjembatani banyak kepentingan.
”Perlu ada aturan pelaksanaan yang lebih jelas dan berkepastian hukum. Misalnya, ketika terjadi PKPU, pengurus sudah diperkenankan untuk memberitahukan pihak Badan Pertanahan Nasional di tingkat pusat melalui mekanisme satu pintu di BPN Pusat. Jadi, sejak masa PKPU berjalan, debitur ditangguhkan untuk melakukan perbuatan hukum apa pun terhadap aset tanah dan bangunan yang dimilikinya, sampai dengan adanya putusan perdamaian dalam PKPU yang dihomologasi. Pengurus juga wajib melaporkan kembali kondisi perdamaian tersebut kepada pihak BPN, untuk memitigasi debitur berusaha mengalihkan asetnya kepada pihak lain,” Riesky menjelaskan.
Pandangan lain, adalah soal kemudahan akses data bagi kurator. Dalam konteks penelusuran aset berupa tanah dan bangunan milik debitur, seharusnya kurator cukup berkirim surat kepada BPN pusat sebagai pusat data pertanahan nasional. Cara ini, dianggap dapat mempermudah kurator untuk mengakses data milik debitur yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa harus bersurat dan mencari data di kantor-kantor Badan Pertanahan wilayah yang belum tentu akurat. Apalagi, sering kali debitur juga sengaja membeli aset di luar wilayah kedudukan hukum untuk menyamarkan lokasi aset yang dimilikinya.
”Bayangkan jika sejak PKPU, pengurus sudah bisa melakukan blokir sementara di BPN, tentu saja risiko debitur mengalihkan aset-asetnya di masa PKPU bisa dimitigasi. Begitu pula mekanisme penelusuran aset lewat pintu BPN pusat, kurator sejak awal terjadinya kepailitan sudah dapat memegang data aset debitur dari Sabang hingga Papua. Menurut hemat saya, ini sangat membantu tugas kurator dan tentu saja memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” terang Riesky.
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) sebagai wadah organisasi kurator tempat Riesky bernaung, telah banyak terlibat dalam usulan-usulan penyempurnaan undang-undang ini. Bersama dengan para pemangku kebijakan, ia berharap usulan penyempurnaan tersebut akan bisa disetujui dan diundangkan kembali.
”Saya pribadi fokus pada bagaimana penegasan aturan terkait sinkronisasi dengan Badan Pertanahan Nasional yang tidak kalah penting. Kemudahan berkolaborasi ini perlu dibuat dalam sebuah aturan, baik dalam bentuk pasal tambahan dalam undang-undang yang telah ada, aturan pelaksana di BPN, atau keduanya. Tujuannya, demi kepastian hukum, efektivitas, dan efisiensi kerja kurator dalam pemberesan harta pailit, khususnya terkait debitur pribadi,” pungkas Riesky.
Artikel ini merupakan hasil kerja sama antara Hukumonline dengan Bumame & Associates.
