Sektor keuangan di Indonesia saat ini mengalami dinamika yang kompleks dan rawan distorsi pemahaman. Perubahan yang terus-menerus terjadi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan bisnis yang tidak menentu, melainkan juga oleh perubahan peraturan perundang-undangan.
Seiring dengan perkembangan tersebut, peran konsultan hukum sektor keuangan menjadi kian penting untuk membantu pelaku usaha jasa keuangan dalam menjalankan kegiatan berusahanya.
Atas dasar itu, Hukumonline menyelenggarakan Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Sektor Keuangan Dasar I bagi praktisi hukum yang ingin berprofesi sebagai konsultan hukum di sektor tersebut. Pelatihan ini dilaksanakan pada 3–5 dan 10–12 September 2026 di kantor Hukumonline.
Baca Juga:
- Etika Profesional jadi Fondasi Konsultan Hukum Sektor Keuangan di Tengah Transformasi Regulasi
- Perdagangan Karbon Butuh Peran Strategis Konsultan Hukum Sektor Keuangan
Pemateri pada hari pertama pelatihan sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Kompetensi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) periode 2024-2027, Hendrik Silalahi, menyampaikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menuntut konsultan hukum pasar modal untuk memperluas kompetensinya hingga ke seluruh sektor keuangan.
Perubahan ini turut memengaruhi transformasi HKHSK yang sebelumnya bernama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). “Sebab di dalam UU P2SK telah disebutkan bahwa ruang lingkupnya bukan hanya konsultan pasar modal, makanya kita bertransformasi mengikuti ketentuan sektor keuangan,” jelasnya pada Kamis (3/9).
Meskipun harus mengubah kelembagaannya secara mendasar, Hendrik mengakui bahwa transformasi ini memiliki sisi positif. Contohnya, Surat Tanda Terdaftar (STTD) yang diperoleh para profesional kini dapat berlaku untuk sektor keuangan lain di luar pasar modal, seperti bursa karbon dan pasar uang.
Para peserta pelatihan berfoto bersama. Foto: RES
Selain itu, perubahan nama HKHPM menjadi HKHSK menandai perluasan ruang lingkup permasalahan yang ditangani oleh para profesional di bidang ini. Praktisi di sektor keuangan didorong untuk memiliki pemikiran yang lebih ekstensif guna mengakomodasi bidang yang pengelolaannya makin rumit.
Selain dipicu oleh UU P2SK, transformasi organisasi HKHSK didasarkan pada kompleksitas pasar yang terus meningkat. Percepatan digitalisasi memunculkan produk dan aset baru, seperti aset kripto serta Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) atau fintech, sehingga konsultan hukum jasa keuangan dituntut menguasai ilmu lintas sektor.
Transformasi ini juga didorong oleh interdependensi antar-sektor keuangan. Perbankan, asuransi, dan pasar modal merupakan jejaring yang saling berhubungan, sehingga munculnya permasalahan di salah satu subsektor dapat memengaruhi subsektor lainnya.
Pentingnya Peran Konsultan Hukum Sektor Keuangan
Sektor keuangan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hal yang meningkatkan kepelikannya. Sebagai contoh, pascapengumuman MSCI, Indonesia perlu mempercepat reformasi di bidang pasar modal. Selain itu, saat ini Indonesia sedang menjalankan demutualisasi bursa efek dan merencanakan pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
"Kita tidak tahu ke depannya PFII seperti apa, tetapi setidaknya sebagai praktisi sektor keuangan, kita sudah siap," ujarnya.
Di sisi lain, Aparat Penegak Hukum (APH) rawan mengalami distorsi pemahaman dalam penegakan hukum di sektor keuangan. Hal ini dapat terjadi apabila sektor keuangan hanya dipahami secara parsial, bukan sebagai satu sistem yang saling berkaitan.
Berdasarkan seluruh kompleksitas tersebut, konsultan hukum sektor keuangan harus memiliki kompetensi yang memadai untuk menghadapi berbagai permasalahan di lapangan.
Konsultan hukum berperan penting dalam memberikan pendapat hukum (legal opinion) yang strategis, memastikan kepatuhan hukum (legal compliance) klien terhadap regulasi, serta mendampingi klien dalam proses penyelesaian sengketa.
