“Nggak ada efisiensi, karena memang dibubarin apotiknya dan itu kemauan pemegang saham. Berarti pembayaran pesangon tanggung jawab semua pemegang saham. Bentuknya kan persekutuan perdata. Kalo nggak dibubarkan kan nggak ada PHK. Jadi apotiknya dibubarin,” tutur Dadang kepada hukumonline di PHI Jakarta, Rabu (7/12).
Kuasa hukum Endang, Ismail Siregar tak mau kalah berargumen. Menurutnya, di persidangan di PN Jakarta Timur, Indrie mengakui bahwa apotek itu miliknya. Begitu pula dalam berkas jawaban gugatan yang diajukan dalam persidangan di PHI Jakarta disebutkan bahwa Indrie sebagai pengurus, pemimpin dan pihak yang mengelola usaha apotik. ”Berarti dia ada pengakuan (bahwa apotek itu adalah milik Indire),” tegas Ismail dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia itu kepada hukumonline di PHI Jakarta, Rabu (23/11).
Karena menilai Indrie adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas pemecatan dan pesangon Endang, Ismail pun menegaskan dalam gugatannya untuk menuntut sita jaminan atas Surat Izin Apotek atas nama Indriemayatie Asri.
Sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 922/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik Pasal 1 butir d. Yaitu apoteker pengelola Apotik adalah apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotik (SIA).
Sementara dalam Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 1980 (25/1980) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 1965 Tentang Apotik Pasal 4 Ayat (1) dijelaskan bahwa pengelolaan apotik menjadi tugas dan tanggungjawab seorang apoteker dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi.
Kita lihat saja bagaimana hakim PHI nanti memutuskan. Apakah apotek dapat dipandang sebagai perusahaan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan? Jika iya, siapa yang berperan sebagai pengusaha, apoteker atau para pemegang saham?
















