Disetujui Paripurna DPR, Ini 3 Poin Utama Perubahan UU DKJ
Terbaru

Disetujui Paripurna DPR, Ini 3 Poin Utama Perubahan UU DKJ

RUU memuat 34 DIM yang terdiri dari 32 bersifat tetap, 1 perubahan substansi, dan 1 perubahan redaksional.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Martin Manurung saat memberikan dokumen laporan Baleg kepada Wakil Ketua DPR Adies Kadir dalam rapat paripurna, Selasa (19/11/2024). Foto: RES
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Martin Manurung saat memberikan dokumen laporan Baleg kepada Wakil Ketua DPR Adies Kadir dalam rapat paripurna, Selasa (19/11/2024). Foto: RES

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU No.2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta resmi disetujui menjadi UU oleh DPR. Persetujuan itu diambil secara bulat dalam rapat paripurna. Palu sidang yang dipegang Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan rapat paripurna, Adies Kadir resmi mengetuk pertanda persetujuan diambil secara resmi.

“Apakah Rancangan Undang-Undang  Perubahan UU No.2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk dapat disetujui dan disahkan menjadi UU,” ujar Adies Kadir di Gedung Komplek Parlemen, Selasa (19/11/2024) kemarin.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Martin Manurung dalam laporan akhirnya menjelaskan hasil pembahasan RUU Perubahan UU 2/2024 memuat 3 poin utama. Pertama, Baleg DPR telah menjalankan rapat kerja bersama pemerintah dan DPD. Rapat kerja itu membahas 34 daftar inventarisasi masalah (DIM) dengan rincian 32 bersifat tetap, 1 perubahan substansi, dan 1 perubahan redaksional. 

“DIM bersifat tetap disetujui dalam rapat kerja dan DIM yang bersifat perubahan substansi dan perubahan redaksional dibahas dalam rapat panja,” kata Martin.

Baca juga:

Kedua, materi muatan RUU yang dibahas dan diputuskan dalam rapat panja antara lain, menyisipkan 4 Pasal yakni Pasal 70A, Pasal 70C, dan Pasal 70D. Penyisipan itu diperlukan untuk menjamin agar perubahan kedudukan provinsi Jakarta diikuti dengan perubahan nomenklatur jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD, Anggota DPR, dan Anggota DPD daerah pemilihan provinsi Jakarta hasil pemilihan tahun 2024. Kemudian, perubahan dalam ketentuan Mengingat Angka 1 yaitu dengan menambah ayat (2) pada Pasal 22D.

Ketiga, dalam rapat kerja 18 November 2024 seluruh fraksi menyetujui RUU Perubahan UU 2/2024 untuk dilanjutkan ke tahap Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR. “Perkenankan kami menyerahkan RUU Perubahan UU 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini,” ujarnya. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info