Dalam penegakan hukum pidana, sistem peradilan pidana melibatkan tiga faktor yang saling terkait satu sama lain. Ketiganya itu adalah faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum dan faktor kesadaran hukum.
Peraturan perundang-undangan pidana selama ini dibuat untuk memberikan pedoman terkait pemberian pidana secara tegas sekaligus menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
Peraturan perundang-undangan tersebut secara tegas dicantumkan untuk menghindari kesewenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal ini seringkali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.
Disparitas putusan merupakan perbedaan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama. Disparitas putusan tidak memberikan keadilan, sehingga menimbulkan permasalahan serta mendapat pandangan negatif dari masyarakat terhadap institusi peradilan yang ada di Indonesia.
Adanya disparitas putusan tidak terlepas dari ketentuan hukum pidana yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang dikehendaki. Disparitas akan terus berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan hukuman pidana. (Baca Juga: ‘Disparitas Putusan’ dan ‘Pemidanaan yang Tidak Proporsional’)
Tidak adanya dasar yang kuat membuat disparitas akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun, dalam artikel Hukumonline berjudul ‘Disparitas Putusan’ dan ‘Pemidanaan yang Tidak Proporsional’, Irianto Subiakto yang pernah menjabat sebagai koordinator caretaker Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai menilai masalah disparitas putusan hakim pada kasus–kasus pidana dengan sendirinya akan berkurang.
Alasannya, karena sudah ada kecenderungan hukum pidana mencantumkan ancaman hukum pidana minimal dalam pasal-pasalnya.
“Jadi, tidak lagi memberikan kebebasan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis dari satu hari sampai sekian tahun, karena sudah ada ancaman minimal yang diberikan undang-undang. Kecenderungan membuat ancaman minimal dalam hukum pidana sudah ada,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Dalam Pasal 1 ayat 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam suatu hal serta cara yang diatur di dalam undang-undang.
Kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar peritmbangan hakim ini meliputi penentuan pengambilan putusan hingga menyebabkan adanya disparitas pemidanaan pada perkara pidana berdasarkan asas Nulla Peona Sine Lege hakim yang hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai yang ditentukan dalam undang-undang.
Disparitas putusan dapat terjadi, diantaranya dalam beberapa kategori berikut :
Pertama, disparitas antara tindak pidana yang sama.
Kedua, disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
Ketiga, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
Keempat, disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.
Menurut Pasal 12 huruf a KUHP, disparitas putusan dalam hal penjatuhan pidana diperbolehkan dengan ketentuan pidana penjara serendah-rendahnya satu hari dan selama-lamanya seumur hidup.
Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Dengan adanya pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaan setelah terdakwa terbukti bersalah.
Disparitas putusan hakim dalam penjatuhan vonis antara satu kasus dengan kasus pidana yang lain bukanlah perbuatan melanggar hukum. Namun, perlu adanya kesepahaman dari hakim-hakim dalam penjatuhan hukuman agar tidak ada ketimpangan dalam penjatuhan hukuman antara satu kasus dengan kasus lainnya agar disparitas hukuman yang terjadi tidak terlalu jauh.
