Sebagai salah satu lembaga strategis di bawah Kementerian Hukum, DJKI akan terus memperkuat layanan publik di bidang pendaftaran, penegakan, dan penyelesaian sengketa terkait hak kekayaan intelektual. DJKI diharapkan terus menjadi motor penggerak dalam mendukung inovasi di Indonesia, terutama melalui layanan yang lebih baik dalam pengurusan merek, paten, hak cipta, hingga desain industri.
Transformasi ini akan membawa DJKI ke dalam lingkungan kementerian yang lebih terfokus pada hukum dan pelindungan KI, serta membuka peluang baru bagi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta sebelumnya menegaskan, bahwa pihaknya telah melakukan upaya dalam mempersiapkan dinamika perubahan yang terjadi.
"Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham dan merumuskan beberapa hal, diantaranya mempersiapkan draft SKB 3 menteri untuk menjembatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing kementerian,” ujar Nico ketika menyampaikan laporan Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Menteri dan Wakil Menteri Hukum; Menteri dan Wakil Menteri HAM; dan Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Setelah mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. Berawal dari Departemen Kehakiman pada 1945–1999, kemudian Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001), lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001–2004), kemudian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–2009), dan terakhir Kemenkumham sejak 2009 hingga 2024.
Teranyar, di era presiden baru ini, Kemenkumham resmi menjadi Kementerian Hukum. Sebagai informasi tambahan, berikut ini daftar nama menteri dan wakil menteri yang akan mengurusi bidang hukum dan HAM di Indonesia: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
Menteri Hukum: Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. Wakil Menteri Hukum: Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. Menteri HAM: Natalius Pigai, S.IP. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia: Mugiyanto Sipin Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim, S.E., M.E., M.B.A.
