Sebagaimana diketahui, penghindaran pajak dan aliran keuangan ilegal lainnya telah menjadi masalah serius bagi negara di seluruh dunia, baik kecil, besar, maju, maupun berkembang. Selama bertahun-tahun, hal itu terus menghambat upaya pemerintah membiayai kebutuhan publik. Apalagi dalam masa pemulihan pascapandemi Covid-19 ini, ketika kebutuhan anggaran jauh lebih besar dari pada pendapatan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, transparansi pajak dan EOI di antara otoritas pajak merupakan salah satu solusinya. Upaya ini memerlukan kerja sama yang baik antaradministrasi perpajakan. Semua tingkatan dalam administrasi perpajakan harus bekerja sama untuk mencapainya. Selain itu, kapasitas petugas pajak juga perlu dikembangkan untuk memastikan kelancaran operasional EOI dalam administrasi pajak.
Lebih lanjut, Suryo memahami perbedaan tingkat kemampuan masing-masing anggota dalam implementasi transparansi pajak dan EOI yang terlihat dari maturity level of EOI implementations yang beragam. Jadi, Suryo berharap alih-alih menciptakan kesenjangan yang lebih lebar, Asia Initiative harus mampu memanfaatkan keragaman tersebut untuk mempercepat agenda transparansi pajak.
Selanjutnya, Maria Jose Garde dan Zayda Manatta selaku Chair of The Global Forum dan Head of The Global Forum Secretariat berharap dalam kesempatan ini para peserta dapat mendiskusikan aksi konkret dalam upaya percepatan transparansi pajak dengan saling berbagi pengalaman, pikiran, dan pandangannya.
Sebagai informasi, lima belas negara yang telah menjadi anggota Asia Initiative sampai dengan saat ini adalah Armenia, Brunei Darussalam, Hong Kong (Republik Rakyat Tiongkok),
India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Makau (Republik Rakyat Tiongkok), Maladewa, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Thailand. Asia Initiative diharapkan mampu mendorong negara-negara Asia lainnya untuk bergabung dalam inisiatif transparansi pajak di Kawasan Asia ini dan bersama-sama mengatasi isu penghindaran pajak dan aliran keuangan ilegal lainnya.