Indonesia Corruption Watch memenangkan sengketa informasi melawan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Pada persidangan sengketa informasi (03/03/20) di Jakarta, Komisi Informasi Pusat RI memutuskan dokumen hasil audit terkait BPJS Kesehatan sebagai informasi publik yang terbuka dan dapat diakses oleh publik luas.
Dengan adanya putusan tersebut publik luas dapat mengakses hasil audit terkait BPJS Kesehatan. Tidak ada lagi alasan bagi BPKP atau instansi lain untuk menutup-nutupi informasi tersebut. “Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut patut untuk diapresiasi,” ujar Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayoga, lewat keterangannya yang diterima hukumonline, Rabu (4/3).
Menurut Egi, putusan itu menjadi penting apabila publik menengok pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan yang ditengarai menghadapi beragam persoalan. Pemerintah baru-baru ini menaikkan tarif iuran kepesertaan BPJS. Langkah itu menimbulkan polemik dan mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPR RI.
Sebelumnya, pengelolaan program JKN juga mendapat sorotan akibat defisit dan dana talangan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itu ICW menilai laporan audit yang dilakukan oleh BPKP adalah dasar bagi pemerintah untuk menentukan jumlah defisit dan memberikan dana talangan.
Pada pertengahan tahun 2018, BPJS Kesehatan ditengarai mengalami defisit hingga Rp10,98 triliun. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kemudian memberi dana talangan hingga RP4,9 triliun. Di tahun yang sama, defisit kembali ditemukan dengan jumlah Rp6,12 triliun. Kementerian Keuangan kembali menyuntikkan dana talangan hingga Rp5,2 triliun. “Total dana talangan mencapai Rp10,1 triliun,” ujar Egi.
Pada bulan November 2019, pemerintah mengatakan akan kembali memberi dana talangan hingga Rp14 triliun. Melalui itu diketahui bahwa dana talangan kepada BPJS sedikitnya mencapai Rp 22,1 triliun. Per akhir Desember 2019, BPJS juga masih mengalami defisit sebesar 15,5 triliun.
(Baca Juga: BPJS Kesehatan Diminta Benahi Hasil Temuan BPKP)
Meski begitu, Egi menilai publik tidak pernah mengetahui secara detail dan rinci titik permasalahan dalam pengelolaan program JKN oleh BPJS Kesehatan. Sehingga dengan dibukanya hasil audit terkait BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh BPKP, publik dapat benar-benar mengetahui masalah pengelolaan dan menilai apakah langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk kenaikan iuran adalah langkah yang patut.