Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi)) kembali melaksanakan prosesi pengangkatan advokat baru yang diselenggarakan oleh DPC Peradi Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengangkatan advokat tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Wakil Ketua Umum DPN Peradi, Ahmad Fikri Assegaf mengatakan momen pengangkatan advokat bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari perjalanan tanggung jawab moral dan profesional. Advokat merupakan salah satu pilar utama penegak hukum yang dituntut untuk berintegritas dan jujur selain memiliki kompetensi hukum.
“Profesi advokat bukan sekadar pekerjaan, tetapi pengabdian yang menuntut tanggung jawab moral dan intelektual,” ujar Fikri dalam sambutannya yang mewakili Ketua Umum DPN Peradi, Luhut M.P. Pangaribuan, Selasa (14/10/2025).
Baca juga:
- Empat Tokoh Ini Siap Berkompetisi dalam Pemilihan Langsung Ketum PERADI
- PERADI RBA Siapkan Munas IV, Haris Azhar Dorong Caketum Berintegritas dan Bisa Persatukan Organisasi
- Jelang Munas, PERADI Pimpinan Luhut Pangaribuan Ajak Anggota Daftarkan Diri Jadi Pemilih
Fikri mengutip pesan dari Luhut bahwa sumpah advokat diatur dalam Pasal 4 UU Advokat merupakan komitmen tertinggi untuk menjaga marwah profesi. Advokat harus menolak segala bentuk suap, gratifikasi, dan praktik tidak etis lainnya.
“Anti suap harus menjadi prinsip sejak awal berpraktik. Begitu berkompromi, advokat akan terjebak dan kehilangan kemampuan berpikir jernih. Ketika mendengar klien punya masalah hukum, jangan langsung berpikir masalahnya bisa diselesaikan dengan uang. Itu bukan advokat, itu makelar hukum,” jelasnya.
Menurutnya advokat sejati senantiasa menggunakan akal budi, pemahaman hukum, dan kebijaksanaan dalam membela kepentingan hukum masyarakat. Selain itu, advokat juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi hukum, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) yang tetap saja butuh kehati-hatian dan verifikasi saat diaplikasikan.
