“AI membantu, tetapi hasilnya harus diperiksa kembali. Banyak kasus di luar negeri advokat dihukum karena menggunakan AI tanpa verifikasi,” sebutnya.
Co Founder Firma Hukum Assegaf Hamzah & Partners itu mengingatkan kewajiban advokat untuk memberikan jasa hukum cuma-cuma (pro bono) minimal 50 jam setiap tahun sebagaimana diamanatkan UU Advokat. Hal tersebut sebagai bentuk nyata pengabdian advokat terhadap masyarakat.
“Saya yakin DPC Peradi Bantul akan terus mendorong pelaksanaan kewajiban pro bono sebagai bagian dari tanggung jawab sosial profesi,” tegasnya.
Ketua DPC Peradi Bantul, Wijaya Kusuma juga menyoroti pentingnya memperjuangkan kesetaraan antara advokat dengan penegak hukum lainnya, di tengah masih banyaknya advokat yang memiliki mental subordinat di hadapan aparat penegak hukum.
“Kita ini sudah menjadi bagian dari state organ yang punya kekuatan, tapi masih ada yang merasa di bawah. Jangan mau menjadi ‘ATM’ bagi oknum penegak hukum,” ujarnya.
Wijaya memaparkan, DPN Peradi saat ini tengah memperjuangkan perubahan posisi advokat dalam sistem peradilan pidana melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Kitab (KUHAP). Dalam rancangan KUHAP yang baru, advokat diharapkan mampu berperan aktif dalam proses hukum, tidak hanya bersifat pasif seperti diatur dalam KUHAP lama. Namun perubahan tersebut butuh diiringi dengan peningkatan kualitas advokat agar benar-benar mampu menegakkan hukum secara profesional.
“Kesetaraan bukan hanya soal posisi, tetapi juga soal kemampuan. Kita harus membuktikan bahwa advokat adalah penegak hukum yang sejajar dengan jaksa dan hakim,” tegasnya.
Memperjuangkan keadilan sejati menurutnya harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusian. Keadilan pun bukan berarti membiarkan kezaliman, tetapi mengurai persoalan menjadi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.
