Kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta Medan, Kamis (11/7) hingga memakan korban lima orang tewas, ditanggapi wajar oleh sejumlah anggota DPR. Pendapat wajar itu diucapkan anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi.
Sebab kata Aboe, kemarahan para napi dipicu pihak Lapas tak mampu memenuhi kebutuhan mereka. “Sangat logis bila kebutuhan primer penghuni tidak dipenuhi lantas terjadi amuk dan tindakan anarkis,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Jumat (12/7).
Aboe mengatakan kerusuhan dipicu persoalan suplai listrik dan air, berdasarkan informasi yang diterima. Ketidakmampuan Lapas menyediakan pasokan listrik dan air itulah memicu kemarahan. Ia meminta Dirjen Lapas memperhatikan kebutuhan para napi di dalam Lapas. “Kebutuhan pokok seperti air ini harus benar-benar diperhatikan oleh Dirjen Lapas," ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berharap Dirtjen Lapas segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menangkap kembali para napi yang melarikan diri. Ia berpandangan, koordinasi dilakukan juga untuk memulihkan situasi dan keamanan.
Diingatkan Aboe, penangkapan harus dilakukan secara profesional. Tidak ada pelanggaran HAM seperti menangkap dengan menyiksa seperti terjadi di Lapas Tanjung Redeb beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi III lainnya Martin Hutabarat menyesalkan kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta. Ia meminta aparat kepolisian segera mengambil tindakan tegas agar tidak menjadi contoh bagi napi di Lapas lain. “Jangan sampai memberi inspirasi kerusuhan lapas lain,” ujarnya di Gedung DPR.
Politisi Partai Gerindra itu menilai sistem pengamanan di Lapas Tanjung Gusti kurang ketat. Karena ratusan napi kabur saat kerusuhan. Namun boleh jadi, duga Martin, kerusahan tersebut berkaitan dengan kebijakan diskrimintaif Kemenkumham terhadap beberapa tahanan di Lapas.