Sementara PKS memiliki cara tersendiri dalam menghadang upaya uji materi yang diajukan pemohon terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu dengan resmi mendaftarkan ke MK sebagai pihak terkait pada Senin (9/1/2023) kemarin.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Hukum dan Advokasi DPP PKS Zainudin Paru berpandangan permohonan tersebut dilatarbelakangi adanya permohonan beberapa Warga Negara Indonesia ke MK agar sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup yang perkara pengujian UU tersebut diregister Nomor 114/PUU-XX/2022. Menurutnya, pengujian UU 7/2017 tentang proporsional terbuka menjadi tertutup merupakan kemunduran demokrasi.
Apalagi pengujian sistem pemilu tersebut sudah pernah diuji di MK pada 2008 melalui putusan nomor 22-24/PUU-VI/2008. Bagi PKS, kata Zainudin, putusan 24/PUU-VI/2008 memberikan kesempatan bagi rakyat untuk dapat mengenal, memililh, dan menetapkan wakilnya secara langsung, orang per orang. Begitu pula sistem proporsional terbuka dinilai tidak lagi menyerahkan kewenangan penuh pada partai politik.
Dia berharap MK menerima permohonan PKS sebagai pihak terkait dalam uji materi UU 7/2017 tersebut. Serta MK dapat konsisten dengan putusan nomor 22-24/PUU-VI/2008. Baginya, PKS bersikap mempertahankan sistem proporsional terbuka yang dinilai menjadi salah satu bentuk kemajuan demokrasi.
“Penggunaan sistem proporsional tertutup justru malah akan memukul mundur demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap MK menerima permohonan kami sebagai pihak terkait dalam judicial review ini,” katanya.
