DPR Persoalkan Keppres Timnas Lapindo
Berita

DPR Persoalkan Keppres Timnas Lapindo

Biaya operasional Tim Nasional Lapindo yang dibebankan kepada anggaran PT Lapindo Brantas dipertanyakan anggota DPR. Sayangnya, BPK baru akan mempelajarinya....

Hukumonline News
Hukumonline News
Lut/M-1
Bacaan 2 Menit
DPR Persoalkan Keppres Timnas Lapindo
Hukumonline

 

Yang membuat Effendi prihatin tatkala pemerintah menyatakan bahwa semburan lumpur panas Lapindo merupakan bencana industri sehingga tidak ada konsekuensi terhadap APBN. Padahal kita semua tahu bahwa bencana tersebut juga berdampak sosial. Pemerintah tidak bisa dong membebankan semuanya kepada Lapindo. Ini namanya cuci tangan, tandasnya.

 

Effendi menambahkan, Sekretaris Kabinet (Seskab) Sudi Silalahi harus datang dan menjelaskan tentang keberadaan Keppres ini. Namun, Karena Pak Seskab tidak datang, saya menyatakan bahwa pertemuan ini sia-sia saja. Apalagi, agenda utama pertemuan ini untuk membahas soal Keppres itu. Kalau ditanya soal progress report jelas belum memadai karena Tim ini baru bekerja satu bulan. Jadi, saya mendrop pertanyaan yang sedianya akan saya tujukan ke Pak Seskab, ujarnya.

 

Pernyataan keras Effendi langsung direspon oleh Lalu Misbach, anggota dewan dari Fraksi PKB. Ia hanya menekankan bahwa pertemuan ini tidak sia-sia. Memang betul, lanjutnya, agenda pertemuan ini adalah membahas soal Keppres. Tapi, ada agenda lain juga yakni mendengarkan progress report dari Ti. Kasihan Bapak-bapak yang datang jauh-jauh dari Jawa Timur, hanya gara-gara tidak ada Pak Seskab, pertemuan ini dibatalkan, tegasnya.

 

SonyKeraf, Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi PDIP mendukung pernyataan Lalu Misbach. Meski Pak Seskab tidak datang, beliau sudah mengirim Pak Lamhock untuk mewakilinya. Mudah-mudahan beliau diberi wewenang untuk menjelaskan masalah Keppres ini. Kita tunggu saja sembari rapat ini kita mulai saja, ujarnya.

Namun, sampai pertemuan itu selesai, wakil Seskab tidak datang sehingga masalah penjelasan Keppres ini ditunda pada pertemuan selanjutnya.

 

Harus Diaudit

Bencana Lapindo ini sejak awal banyak menuai pro dan kontra. Mulai dari penanganan semburan itu sendiri hingga penanganan para pengungsi serta pekerja yang rumahnya dan pabriknya tergenang lumpur.

 

Persoalan tersebut semakin mencuat tatkala pemerintah akhirnya turun tangan dalam bencana Lapindo ini. Tak tanggung-tanggung pemerintah menerbitkan Keppres No. 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo. Keppres ini ditandatangani Presiden pada 8 September 2006.

 

Berdasarkan Keppres No 13 Tahun 2006 tersebut, susunan keanggotaan Tim nasional ini terbagi menjadi dua, yaitu tim pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan anggota Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Timur, Panglima Kodam V/Brawijaya dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur.

 

Sedang Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Litbang Departemen PU, Wakil Ketua Dirjen Migas Departemen ESDM dan Wakil Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi. Anggotanya adalah Dirjen Bina Marga Departemen PU, Deputi Meneg Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan, Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Deperikla, Komandan Zeni Kodam V/Brawijaya, Bupati Sidoarjo serta GM PT Lapindo Brantas Inc.

 

Tim Nasional mempunyai tugas untuk mengambil langkah operasional secara terpadu meliputi penutupan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur dan penanganan masalah sosial. Dalam melaksanakan tugas itu, Tim Nasional dapat mengundang dan atau meminta pendapat serta bantuan teknis dari instansi terkait dan masyarakat.

 

Nah, diktum Keenam dari Keppres tersebut menyebutkan :

 

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan pada anggaran PT. Lapindo Brantas.

 

 

Diktum inilah yang dipersoalkan oleh Effendi Simbolon. Bahkan, Angbintama IV BPK Baharuddin Aritonang mengaku terkejut dengan adanya diktum tersebut. Ia mengaku, belum mempelajari soal Keppres tersebut dan informasi ini akan menjadi masukan bagi BPK untuk menindaklanjutinya. Saya tidak tahu apakah boleh Tim yang dibentuk oleh negara, anggaran operasionalnya ditanggung pihak swasta (Lapindo, red). Kami akan mempelajarinya, tandasnya kepada Hukumonline, Rabu (11/10).

 

Ia menambahkan, untuk kasus Lapindo, BPK tengah melakukan proses audit dengan tujuan tertentu. Audit ini bukan hanya masalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah tapi juga meliputi persoalan sosial yang ditimbulkannya.

 

Sementara itu, Direktu ICEL Indro Sugiyanto menilai bahwa pembentukan Tim Nasional Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo sebaiknya tidak menyebabkan terjadinya pengalihan tanggung jawab penyelesaian masalah dari Lapindo ke pemerintah. Dari asas manfaat atau kepentingannya bahwa kasus ini harus selesai, memang yang punya resource yang cukup tinggi adalah pemerintah, tutur Indro.

 

Menurut Indro, pemerintah seyogyanya tidak perlu masuk pada lingkup operasional penanganan bencana, tapi lebih pada peran pengawasan dan pengendalian. Indro juga berharap penegakan hukum dalam kasus tersebut berjalan dengan baik.

 

Meski Tim Nasional tersebut menggunakan dana dari Lapindo, Indro menegaskan tetap harus ada transparansi dalam penggunaan dana. Audit dengan akuntan publik, dan bila ada dana dari APBN atau APBD maka BPK harus melakukan pemeriksaan. Berhasil atau tidaknya Tim Nasional menanggulangi bencana menurut Indro akan menjadi preseden bagi penanggulangan bencana di masa depan.

 

Menurut pakar ilmu perundang-undangan dari Universitas Padjajaran (Unpad) Indra Perwira, menilai bahwa tidak ada masalah dalam Keppres No 13 Tahun 2006. Tidak ada masalah. Keppres hanya soal pembentukan tim penanggungulangannya, tapi dalam prinsip itu tetap menjadi beban biaya Lapindo, kata Indra.

 

Turun tangannya pemerintah dalam menangani bencana menurut Indra merupakan sesuatu yang memang harus dilakukan. Kalau swasta tidak memungkinkan, maka pemerintah bisa mengambil alih, cetus Indra.

 

Menurut Indra, pengenaan denda kepada Lapindo adalah sebagai ketentuan bahwa pencemar harus membayar akibat pencemaran. Namun demikian, jika Lapindo belum bisa membayar dana tersebut secara cepat, pemerintah menurut Indra untuk sementara bisa menggunakan dana cadangan yang dimilikinya dan kemudian me-rembuirse nya. Semua harus transparan, kata Indra.

 

Menurut Indra, jika tidak ada itikad baik dari Lapindo untuk menyelesaikan masalah, maka Lapindo bisa dikenakan sanksi administratif, perdata dan pidana sekaligus. Sanksi administratif bisa berupa penutupan usaha, dengan tanpa menghilangkan tanggung jawab perusahaan.

Dampak semburan lumpur panas Lapindo akhirnya merembet ke Gedung DPR RI. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR dengan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo pada Rabu (11/10), rasa ‘panas' itu menimbulkan gerah di kalangan anggota Komisi VII.

 

Bahkan, gara-gara dampak ‘panas' tersebut, pertemuan yang sedianya dimulai pukul 13.00 WIB itu akhirnya molor hingga satu jam. Tertundanya rapat tersebut disebabkan adanya perdebatan di antara anggota dewan. Sedang Tim Nasional Lapindo hanya asyik menonton perdebatan tersebut.

 

Adalah Effendi Simbolon, anggota dewan dari Fraksi PDIP yang memulai perdebatan tersebut. Ia mengatakan, turunnya Keputusan Presiden tentang pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Lumpur dinilai tidak optimal untuk menangani semburan lumpur Lapindo.

 

Effendi berpendapat, meskipun pemerintah telah meminta pertanggungjawaban kepada PT Lapindo Brantas, seharus kerja timnas ini tidak dibiayai oleh PT Lapindo. Penanganan sosial terhadap 20.000 korban semburan lumpur panas Lapindo, menurut Effendi, merupakan tanggung jawab pemerintah. Dan seharusnya pemerintah meminta dana talangan kepada DPR.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info