DPR Persoalkan Keppres Timnas Lapindo
Berita

DPR Persoalkan Keppres Timnas Lapindo

Biaya operasional Tim Nasional Lapindo yang dibebankan kepada anggaran PT Lapindo Brantas dipertanyakan anggota DPR. Sayangnya, BPK baru akan mempelajarinya....

Hukumonline News
Hukumonline News
Lut/M-1
Bacaan 2 Menit

 

Yang membuat Effendi prihatin tatkala pemerintah menyatakan bahwa semburan lumpur panas Lapindo merupakan bencana industri sehingga tidak ada konsekuensi terhadap APBN. Padahal kita semua tahu bahwa bencana tersebut juga berdampak sosial. Pemerintah tidak bisa dong membebankan semuanya kepada Lapindo. Ini namanya cuci tangan, tandasnya.

 

Effendi menambahkan, Sekretaris Kabinet (Seskab) Sudi Silalahi harus datang dan menjelaskan tentang keberadaan Keppres ini. Namun, Karena Pak Seskab tidak datang, saya menyatakan bahwa pertemuan ini sia-sia saja. Apalagi, agenda utama pertemuan ini untuk membahas soal Keppres itu. Kalau ditanya soal progress report jelas belum memadai karena Tim ini baru bekerja satu bulan. Jadi, saya mendrop pertanyaan yang sedianya akan saya tujukan ke Pak Seskab, ujarnya.

 

Pernyataan keras Effendi langsung direspon oleh Lalu Misbach, anggota dewan dari Fraksi PKB. Ia hanya menekankan bahwa pertemuan ini tidak sia-sia. Memang betul, lanjutnya, agenda pertemuan ini adalah membahas soal Keppres. Tapi, ada agenda lain juga yakni mendengarkan progress report dari Ti. Kasihan Bapak-bapak yang datang jauh-jauh dari Jawa Timur, hanya gara-gara tidak ada Pak Seskab, pertemuan ini dibatalkan, tegasnya.

 

SonyKeraf, Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi PDIP mendukung pernyataan Lalu Misbach. Meski Pak Seskab tidak datang, beliau sudah mengirim Pak Lamhock untuk mewakilinya. Mudah-mudahan beliau diberi wewenang untuk menjelaskan masalah Keppres ini. Kita tunggu saja sembari rapat ini kita mulai saja, ujarnya.

Namun, sampai pertemuan itu selesai, wakil Seskab tidak datang sehingga masalah penjelasan Keppres ini ditunda pada pertemuan selanjutnya.

 

Harus Diaudit

Bencana Lapindo ini sejak awal banyak menuai pro dan kontra. Mulai dari penanganan semburan itu sendiri hingga penanganan para pengungsi serta pekerja yang rumahnya dan pabriknya tergenang lumpur.

 

Persoalan tersebut semakin mencuat tatkala pemerintah akhirnya turun tangan dalam bencana Lapindo ini. Tak tanggung-tanggung pemerintah menerbitkan Keppres No. 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo. Keppres ini ditandatangani Presiden pada 8 September 2006.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info