DPR Persoalkan Keppres Timnas Lapindo
Berita

DPR Persoalkan Keppres Timnas Lapindo

Biaya operasional Tim Nasional Lapindo yang dibebankan kepada anggaran PT Lapindo Brantas dipertanyakan anggota DPR. Sayangnya, BPK baru akan mempelajarinya....

Hukumonline News
Hukumonline News
Lut/M-1
Bacaan 2 Menit

 

Berdasarkan Keppres No 13 Tahun 2006 tersebut, susunan keanggotaan Tim nasional ini terbagi menjadi dua, yaitu tim pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan anggota Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Timur, Panglima Kodam V/Brawijaya dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur.

 

Sedang Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Litbang Departemen PU, Wakil Ketua Dirjen Migas Departemen ESDM dan Wakil Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi. Anggotanya adalah Dirjen Bina Marga Departemen PU, Deputi Meneg Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan, Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Deperikla, Komandan Zeni Kodam V/Brawijaya, Bupati Sidoarjo serta GM PT Lapindo Brantas Inc.

 

Tim Nasional mempunyai tugas untuk mengambil langkah operasional secara terpadu meliputi penutupan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur dan penanganan masalah sosial. Dalam melaksanakan tugas itu, Tim Nasional dapat mengundang dan atau meminta pendapat serta bantuan teknis dari instansi terkait dan masyarakat.

 

Nah, diktum Keenam dari Keppres tersebut menyebutkan :

 

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan pada anggaran PT. Lapindo Brantas.

 

 

Diktum inilah yang dipersoalkan oleh Effendi Simbolon. Bahkan, Angbintama IV BPK Baharuddin Aritonang mengaku terkejut dengan adanya diktum tersebut. Ia mengaku, belum mempelajari soal Keppres tersebut dan informasi ini akan menjadi masukan bagi BPK untuk menindaklanjutinya. Saya tidak tahu apakah boleh Tim yang dibentuk oleh negara, anggaran operasionalnya ditanggung pihak swasta (Lapindo, red). Kami akan mempelajarinya, tandasnya kepada Hukumonline, Rabu (11/10).

 

Ia menambahkan, untuk kasus Lapindo, BPK tengah melakukan proses audit dengan tujuan tertentu. Audit ini bukan hanya masalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah tapi juga meliputi persoalan sosial yang ditimbulkannya.

 

Sementara itu, Direktu ICEL Indro Sugiyanto menilai bahwa pembentukan Tim Nasional Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo sebaiknya tidak menyebabkan terjadinya pengalihan tanggung jawab penyelesaian masalah dari Lapindo ke pemerintah. Dari asas manfaat atau kepentingannya bahwa kasus ini harus selesai, memang yang punya resource yang cukup tinggi adalah pemerintah, tutur Indro.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info