DPR resmi memberikan persetujuan kepada Komisaris Jenderal (Komjen) Muhammad Tito Karnavian untuk menjadi Kapolri. Persetujuan itu diperoleh setelah seluruh anggota dewan dalam rapat paripurna menerima laporan akhir Komisi III yang melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.
“Apakah dapat disetuju calon Komjen Tito menjadi Kapolri,” ujar pimpinan rapat paripurna Fadli Zon di Gedung DPR, Senin (27/6).
Ketua Komisi III Bambang Soesatyo dalam laporan akhirnya mengatakan uji kelayakan dan kepatutan merupakan komitmen komisinya dalam melakukan penilaian dan kesungguhan terhadap calon Kapolri. Hasil rapat pleno Komisi III dengan mendengarkan pandangan seluruh fraksi terhadap usul pemberhentian dengan hormat Jenderal Badrodin Haiti dari jabatan Kapolri dan mengangkat Tito sebagai pejabat Kapolri baru pun menuai persetujuan.
“Menyetujui untuk memberhentikan Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri dan selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Komjen M Tito Karnavian sebagai Polri,” ujarnya.
Dikatakan Bambang, komisi yang dipimpinnya menyadari dan memahami kecakapan dan integritas serta kompetensi calon Kapolri menjadi prasyarat mutlak menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Atas dasar itu, hasil keputusan komisinya memberikan persetujuan setelah Tito memenuhi persyaratan dimaksud.
Tito diharap dapat meningkatkan citra dan wibawa lembaga Polri sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, meningkatkan Polri dalam penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Anggota Komisi II dari daerah pemilihan Papua, Komarudin Watubun mengatakan masyarakat Papua memberikan dua pesan khusus terhadap Kapolri yang dijabat Tito Karnavian. Pertama, rakyat Papua merasa senang dengan terpilihnya Tito sebagai orang nomor satu di korps bhayangkara. Pasalnya, Tito sempat menjabat Kapolda Papua. Setidaknya, Tito memahami medan di bumi Cenderawasih itu.
Pesan kedua, masyarakat Papua menilai dengan pengalaman Tito menjadi orang nomor satu di lingkungan Polri kala itu di Papua, setidaknya dapat menyelesaikan sejumlah kasus penembakan oleh orang tak dikenal. Menurutnya masyarakat Papua resah dengan kasus penembakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Ironisnya, kasus penembakan kerap kali terjadi tanpa adanya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Mereka yakin kasus tembak-menembak di Papua yang tidak ada pertanggungjawaban dapat diketahui orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Sementara Tito mengatakan setelah pemberian persetujuan dalam paripurna, langkah selanjutnya adalah menunggu pelantikan yang akan dilaksanakan di istana kepresidenan. Tito pun bersifat menunggu perintah selanjutnya dari presiden. Menurutnya, setelah menempati kursi nomor satu di Polri, ia akan fokus pada program jangka pendek dan langkah strategis.
“Tapi yang utama saya kira adalah pengamanan arus mudik itu yang utama sekali. Di samping itu, hal-hal yang berpotensi konflik bagi saya seperti kasus bola, saya kira harus diselesaikan dengan cepat,” pungkas jenderal polisi bintang tiga itu.
“Apakah dapat disetuju calon Komjen Tito menjadi Kapolri,” ujar pimpinan rapat paripurna Fadli Zon di Gedung DPR, Senin (27/6).
Ketua Komisi III Bambang Soesatyo dalam laporan akhirnya mengatakan uji kelayakan dan kepatutan merupakan komitmen komisinya dalam melakukan penilaian dan kesungguhan terhadap calon Kapolri. Hasil rapat pleno Komisi III dengan mendengarkan pandangan seluruh fraksi terhadap usul pemberhentian dengan hormat Jenderal Badrodin Haiti dari jabatan Kapolri dan mengangkat Tito sebagai pejabat Kapolri baru pun menuai persetujuan.
“Menyetujui untuk memberhentikan Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri dan selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Komjen M Tito Karnavian sebagai Polri,” ujarnya.
Dikatakan Bambang, komisi yang dipimpinnya menyadari dan memahami kecakapan dan integritas serta kompetensi calon Kapolri menjadi prasyarat mutlak menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Atas dasar itu, hasil keputusan komisinya memberikan persetujuan setelah Tito memenuhi persyaratan dimaksud.
Tito diharap dapat meningkatkan citra dan wibawa lembaga Polri sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, meningkatkan Polri dalam penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Anggota Komisi II dari daerah pemilihan Papua, Komarudin Watubun mengatakan masyarakat Papua memberikan dua pesan khusus terhadap Kapolri yang dijabat Tito Karnavian. Pertama, rakyat Papua merasa senang dengan terpilihnya Tito sebagai orang nomor satu di korps bhayangkara. Pasalnya, Tito sempat menjabat Kapolda Papua. Setidaknya, Tito memahami medan di bumi Cenderawasih itu.
Pesan kedua, masyarakat Papua menilai dengan pengalaman Tito menjadi orang nomor satu di lingkungan Polri kala itu di Papua, setidaknya dapat menyelesaikan sejumlah kasus penembakan oleh orang tak dikenal. Menurutnya masyarakat Papua resah dengan kasus penembakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Ironisnya, kasus penembakan kerap kali terjadi tanpa adanya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Mereka yakin kasus tembak-menembak di Papua yang tidak ada pertanggungjawaban dapat diketahui orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Sementara Tito mengatakan setelah pemberian persetujuan dalam paripurna, langkah selanjutnya adalah menunggu pelantikan yang akan dilaksanakan di istana kepresidenan. Tito pun bersifat menunggu perintah selanjutnya dari presiden. Menurutnya, setelah menempati kursi nomor satu di Polri, ia akan fokus pada program jangka pendek dan langkah strategis.
“Tapi yang utama saya kira adalah pengamanan arus mudik itu yang utama sekali. Di samping itu, hal-hal yang berpotensi konflik bagi saya seperti kasus bola, saya kira harus diselesaikan dengan cepat,” pungkas jenderal polisi bintang tiga itu.