Selain itu, Mahkamah Syariah dibentuk sebagai implementasi formal pendekatan syariah Islam menjadi salah satu bagian keistimewaan Aceh. Penegakan syariah Islam dilakukan dengan asas personalitas keislaman terhadap setiap orang di NAD tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan dan status dalam wilayah sesuai dengan batas daerah provinsi NAD.
Di sisi ekonomi, sumber penerimaan Aceh memperoleh dana perimbangan yang diperlakukan khusus yaitu dari bagi hasil hidrokarbon dengan besaran 70 persen. Di samping itu, Aceh juga akan memperoleh dana otonomi khusus untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pendidikan, sosial dan kesehatan selama 20 tahun dengan rincian tahun 1-15 sebesar 2 persen plafon DAU nasional dan tahun 16-20 sebesar 1 persen plafon DAU nasional. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 2008.
UU adalah kebijakan publik dan saya rasa tidak pernah ada UU yang bisa memuaskan semua pihak apalagi perseorangan. Saya berasumsi penolakan karena belum ada pemahaman utuh tentang UU ini. Oleh karena itu, kami akan segera lakukan sosialisasi dengan semua pihak di NAD. Paling lambat akhir bulan ini harus ada sosialisasi, kata Ma'ruf.
Anggota F-PDIP Eva Sundari menyampaikan interupsi sebelum RUU PA disahkan. Ia menyatakan bahwa pelaksanaan qanun diskriminatif dan mengorbankan perempuan karena menurut laporan 80 persen dari korban qanun adalah perempuan. Ia menyesalkan aspirasi perempuan untuk meminta keterwakilan 30 persen di seluruh organisasi publik tidak dapat diterima Pansus Pemerintahan Aceh. Maka harapan satu-satunya adalah Pemerintah agar menjamin dan mengawasi pelaksanaan qanun responsif terhadap kepentingan perempuan dan bahkan memberi kebijakan imperatif agar keterwakilan perempuan terjamin dalam peraturan pelaksanaan RUU PA, kata Eva.
Pejabat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Mustafa Abu Bakar menyatakan rasa syukurnya bahwa RUU Pemerintahan Aceh akhirnya selesai dan disahkan. Mengenai adanya elemen masyarakat yang masih menolak, ia melihat hal ini wajar karena bagian dari demokrasi. Ia menegaskan bahwa yang menolak hanya sedikit dan sebagian besar menerima dengan penuh rasa syukur.
Jika penolakan itu berasal dari GAM, maka itu bisa disampaikan pada Aceh Monitoring Mission. Nanti AMM yang akan mencari jalan penyelesaian terbaik, kata Mustafa.
Seusai pengesahan UU Pemerintahan Aceh ini, lanjut Mustafa, akan segera menetapkan qanun untuk pilkada sebagai perintah UU. Kemudian akan mensosialisasikan dan mempersiapkan proses pilkada. Qanun untuk pilkada akan diselesaikan Juli ini dan proses pilkada 3,5 – 4 bulan setelah Juli. Kami ingin mentargetkan enam bulan untuk penyelesaian seluruh qanun. Kita akan bagi tugas antara DPRA dan Pemerintah Daerah. Qanunnya kan ada lebih dari 90 buah, kita akan seleksi lagi jika ada yang tumpang tindih, jelas Mustafa.
