Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU). Salah satunya RUU tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan perjanjian kerja sama antar-negara itu bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara.
"Itu termasuk tindak pidana di bidang perpajakan dan bea cukai. Diharapkan dengan perjanjian ini akan meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana antara kedua negara," kata Bambang dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (13/2/2019) seperti dikutip Antara. Rapat paripurna ini dihadiri sekitar 281 anggota DPR.
RUU kedua yang disetujui adalah RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan.
Menurut Bambang, sebagai negara berdaulat, Indonesia perlu terus memperkuat pertahanan negaranya dengan membangun industri pertahanan yang tangguh melalui kerja sama dengan negara lain.
Belarus adalah salah satu negara yang mempunyai keunggulan di bidang industri pertahanan. "Karena itu, pengesahan persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belarus tentang kerja sama industri pertahanan akan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua negara," tegasnya.
Dia melanjutkan RUU ketiga yang disetujui dalam Rapat Paripurna tersebut adalah RUU tentang Kebidanan, yang diharapkan dapat memperbaiki pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurut dia, RUU tentang Kebidanan itu bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan bidan, mutu pelayanan, perlindungan dan kepastian hukum kepada bidan dan klien, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah.
"RUU ini juga mengatur tentang proteksi bagi bidan Indonesia terhadap kemungkinan masuknya bidan-bidan dari luar negeri. Bagi bidan dari luar negeri yang ingin bekerja di Indonesia harus mendapatkan izin kerja dan izin praktik yang diatur secara ketat," tuturnya. Baca Juga: Ini 5 RUU Target DPR di Masa Persidangan III Tahun 2018-2019
Dalam kesempatan ini, Bambang mengungkapkan DPR telah menerima Surat Presiden tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas tiga RUU. Pertama, RUU tentang Minyak dan Gas Bumi. Kedua, RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi.
Ketiga, RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
"Kami tetap optimistis untuk dapat menyelesaikan pembahasan RUU tersebut bersama dengan Pemerintah meskipun DPR akan memasuki masa-masa akhir periode keanggotaan 2014-2019," ujarnya.
Ditambahkan Bambang, DPR akan terus mengatur manajemen persidangan dengan baik, sehingga tugas-tugas konstitusional tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Sebelumnya, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019, DPR menargetkan 5 RUU yang selama ini sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019, dapat disahkan menjadi UU. Kelima RUU tersebut adalah RUU tentang Perkelapasawitan; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; RUU tentang Kebidanan.
Keempat RUU tersebut merupakan inisiatif DPR. Dan terakhir RUU tentang Ekonomi Kreatif yang merupakan inisiatif DPD. Namun, dalam rapat paripurna tersebut hanya RUU Kebidanan yang disahkan menjadi UU. (ANT)
