Mantan Ketua Komisi X DPR Mahyuddin diperiksa KPK. Dia diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat. Hampir tiga jam lamanya, politisi Partai Demokrat itu diperiksa penyidik KPK.
Usai diperiksa, Mahyuddin mengatakan, hanya menjelaskan pada penyidik kronologis proses pembahasan anggaran proyek Hambalang. Ia juga sudah menyerahkan sejumlah bukti berupa risalah rapat pembahasan anggaran ke penyidik KPK.
Untuk pembahasan anggaran, kapasitas Mahyuddin adalah pimpinan komisi sekaligus ketua koordinator anggaran di Komisi X. Dia sampaikan, seluruh anggota komisi menyetujui anggaran proyek Hambalang. Lalu, persetujuan itu disampaikan pada Ketua Khusus APBN di Komisi X. "Kita kan kolektif kolegial," ujarnya, Selasa (15/13).
Menurutnya, komisi hanya menyetujui anggaran yang diajukan oleh kementerian terkait, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). "Kemenpora mengusulkan Rp500 miliar, DPR menyetujui Rp400 miliar, minta Rp625 juta kita kasih Rp150 juta. Itu aja yang keluar," ujar Mahyuddin.
Dalam kesempatan yang sama, Mahyuddin mengatakan bahwa, DPR tak perlu tahu mengenai anggaran tahun jamak (multiyears). Karena mekanisme anggaran multiyears adalah kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kementerian terkait. "Multiyears banyak tahun, apa DPR mesti tahu, ya enggak dong, baca dulu Perpres No.54 Tahun 2010," katanya.
Ia membantah jika dikatakan anggaran proyek Hambalang yang sudah cair Rp2,5 triliun. Menurut Mahyuddin, DPR hanya baru menyetujui pencairan anggaran dalam proyek ini sebesar Rp675 miliar, bukan Rp2,5 triliun. "Kan masih Rp675 miliar, janganlah Rp2,5 triliun itu. Baca dulu multiyears apa," ujar Mahyuddin.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa Mahyuddin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng dan mantan Kabiro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar.
Selain Mahyuddin, dalam kesempatan yang sama KPK juga memeriksa karyawan PT Citrajasa Cipta Mandiri, Malem Teta Ginting dan karyawan PT Adhi Karya Maryono. Sama dengan Mahyuddin, kedua saksi ini juga diperiksa untuk tersangka Andi dan Deddy. "Seluruh saksi dalam perkara ini hadir," katanya.
Dalam perkara ini, KPK menjerat Andi selaku Pengguna Anggaran (PA) Kemenpora dan Deddy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenpora. Dia disangka telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga terjadi kerugian negara dalam proyek yang dilakukan secara multiyears itu.
Terkait hal serupa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah mengeluarkan hasil audit investigasinya yang menyatakan telah terjadi kerugian negara dalam proyek Hambalang.
Atas perbuatannya tersebut, Andi dan Deddy sama-sama dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi. Dalam pasal ini ancaman pidana maksimalnya mencapai 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.
