Untuk individu, kategori In-House Counsel Leader Of The Year 2025 diberikan kepada pemimpin tim yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan praktik hukum di perusahaan. Penilaian difokuskan pada aspek kepemimpinan dan intelektualitas. Kepemimpinan diukur dari kemampuan mengorganisasi dan mengelola tim agar dapat bekerja efektif, sementara intelektualitas mencakup latar belakang pendidikan, sertifikasi, serta pengalaman profesional.
Sementara itu, untuk kategori Indonesia’s Most Innovative In-House Counsel Team dan Indonesia’s Most Respected In-House Counsel merefleksikan tim legal perusahaan paling inovatif dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di bidang hukum, serta menggambarkan pimpinan (posisi/jabatan tertinggi) tim legal perusahaan yang memiliki kompetensi personal/kepemimpinan yang baik. Penerima penghargaan kategori ini terbagi dalam beberapa sektor industri.
Katon menjelaskan meski jumlah kategori tidak berubah dari tahun sebelumnya, variasi sektor industri terus mengalami perubahan seiring dengan peningkatan jumlah responden. Hal ini, lanjutnya, disebabkan oleh penyesuaian bidang bisnis perusahaan yang semakin spesifik untuk dikelompokkan.
“Untuk kategori tim ada 23 sektor, dan kategori leader juga ada 23 sektor. Jumlahnya sama seperti tahun lalu, tetapi variasinya berbeda,” kata Katon.
Pada tahun ini, terdapat 23 sektor industri yang menjadi subkategori penghargaan yakni Technology Trade & Wholesale, Insurance, Power Plant, Manufacturing Industries, Healthcare, Mining, Transportation, Banking, Chemical Industries, Non-Bank Financial Services, E-Commerce & Internet, dan Media, Entertainment & Sport.
Sektor industri lainnya seperti Plantation, Infrastructure & Construction, Maintenance, Repair & Overhaul, Tourism & Recreation, Agriculture & Fishery, Properties & Real Estate, Food & Beverage, Retail, serta Oil & Gas.
Dari sisi teknis penilaian, mekanisme tetap menggunakan metode self-assessment. Data diperoleh dalam bentuk tulisan atau kualitatif yang dikumpulkan langsung sebagai data primer. Informasi ini kemudian dikuantifikasi untuk dianalisis secara kuantitatif.
Proses penilaian juga dilakukan oleh tiga pakar dari kalangan akademisi, asosiasi, dan pemerintahan dipercaya menjadi dewan juri. Para juri yang mewakili akademisi yakni Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof Iman Prihandono. Kemudian perwakilan asosiasi yakni Ketua Koalisi Anti Korupsi Indonesia Erry Riyana Hardjapamekas. Serta perwakilan pemerintahan yaitu Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tio Serepina Siahaan.
