Dua Kitab, Satu Momentum Reformasi Hukum Pidana
OPINI

Dua Kitab, Satu Momentum Reformasi Hukum Pidana

Jika diterapkan secara sungguh-sungguh, dua kitab ini dapat menjadi fondasi sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Inilah esensi dari satu momentum reformasi hukum pidana yang sesungguhnya.

•Bacaan 4 Menit
WS
Penulis Opini

Tanggal 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pada tanggal tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai berlaku secara bersamaan. Pemberlakuan serentak ini bukan sekadar pergantian kitab undang-undang, melainkan momentum strategis untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih koheren, berkeadilan, dan berorientasi pada nilai-nilai konstitusi.

Wicipto Setiadi. Foto: Istimewa
Wicipto Setiadi. Foto: Istimewa

Selama puluhan tahun, hukum pidana Indonesia berjalan dalam ketidaksinkronan. KUHP lama merupakan produk kolonial, sementara KUHAP meski lahir pascakemerdekaan, tidak sepenuhnya dirancang untuk menopang paradigma hukum pidana modern. Kini, dua kitab hukum tersebut hadir sebagai satu kesatuan sistem, membuka peluang reformasi hukum pidana secara struktural dan substantif.

Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam KUHP

Salah satu perubahan mendasar dalam KUHP baru terletak pada tujuan pemidanaan. Secara garis besar Pasal 51 KUHP menegaskan bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan membalas perbuatan pidana, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan pelaku, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan. Rumusan ini menandai pergeseran dari paradigma retributif menuju paradigma korektif dan restoratif.

Penguatan pendekatan ini juga tercermin dalam pengaturan pidana alternatif. Pasal 64 KUHP mengatur jenis pidana yang tidak lagi berfokus pada penjara semata, melainkan membuka ruang bagi pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda. Dengan demikian, penjara tidak lagi menjadi pilihan utama, melainkan ultimum remedium. Pendekatan ini penting untuk menjawab persoalan klasik overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan kegagalan penjara dalam membina pelaku tindak pidana ringan.

KUHP juga menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana yang lebih modern. Pasal 36 KUHP dan seterusnya menegaskan asas geen straf zonder schuld, tetapi sekaligus membuka ruang pertanggungjawaban korporasi dan tindak pidana berbasis risiko. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional mulai menyesuaikan diri dengan kompleksitas kejahatan modern.

KUHAP dan Penguatan Due Process of Law

Reformasi hukum pidana tidak akan bermakna tanpa hukum acara yang menjamin keadilan prosedural. KUHAP baru hadir untuk memperkuat prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu pasal kunci adalah penguatan hak tersangka dan terdakwa sejak tahap penyidikan, termasuk hak atas bantuan hukum dan hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang.

KUHAP juga mempertegas pengawasan terhadap upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Prinsip judicial oversight diperkuat agar kewenangan aparat penegak hukum tidak berjalan tanpa kontrol. Hal ini menjadi penting mengingat praktik penyalahgunaan kewenangan dalam proses pidana selama ini kerap menjadi sumber pelanggaran hak asasi manusia.

hukum pidanakuhpkuhapperadilan
Wicipto Setiadi

Guru Besar Ilmu Hukum

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info