Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang diundangkan pada 17 Juni 2026, memperkuat arsitektur hukum jasa keuangan Indonesia. Ekosistem aset kripto yang pengawasannya telah beralih kepada OJK berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2024 kini memiliki landasan undang-undang yang lebih kokoh. Ekosistem ini sekarang bahkan memiliki ketentuan kerahasiaan tersendiri dalam Pasal 221B.

Namun undang-undang ini hadir saat Peraturan Pemerintah pelaksana UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum diterbitkan. Akibatnya, ekosistem yang baru saja diperkuat itu beroperasi di atas fondasi pelindungan data yang belum rampung.
Di balik penguatan ekosistem aset kripto tersebut, terdapat satu isu yang belum dijawab secara tegas oleh UU PPSK 2026: bagaimana hubungan antara kewajiban kerahasiaan dan kewajiban pelindungan data pribadi. Dalam teks undang-undang terlihat bahwa pembentuk undang-undang menempatkan pelindungan data ke dalam dua dimensi yang berbeda: pengendalian akses dan akuntabilitas pemrosesan. Namun, undang-undang ini belum mengartikulasikan secara jelas bagaimana keduanya berinteraksi dan berlaku terhadap subjek yang sama. Kekosongan hubungan normatif inilah yang menyisakan ruang bagi beragam penafsiran.
Dua Dimensi yang Berbeda dalam Satu Ekosistem
Pelindungan data di sektor keuangan bekerja pada dua dimensi yang komplementer dan tidak saling menggantikan. Dimensi pertama adalah pengendalian akses: siapa yang berwenang membuka informasi konsumen atau nasabah, dalam kondisi apa, dan atas dasar kewenangan hukum apa. Inilah wilayah rezim rahasia bank. Ia menentukan gerbang, bukan apa yang terjadi setelah gerbang itu terbuka, dengan sanksi bagi mereka yang membuka tanpa kewenangan yang sah.
Dimensi kedua adalah akuntabilitas pemrosesan: setelah akses diperoleh secara sah, apa yang boleh dilakukan terhadap data, untuk tujuan apa, dalam jangka waktu berapa lama, dan kepada pihak mana saja data itu boleh diteruskan. Inilah wilayah UU PDP, yang menetapkan pertanggungjawaban pengendali data atas seluruh siklus hidup data, terlepas dari apakah akses awalnya sah atau tidak.
Keduanya perlu hadir sekaligus agar konsumen benar-benar terlindungi. Rezim akses yang kuat tanpa akuntabilitas pemrosesan membiarkan data konsumen dimanfaatkan tanpa pertanggungjawaban setelah pintu terbuka. Sebaliknya, kewajiban pemrosesan tanpa pengendalian akses tidak menjawab pertanyaan mendasar tentang siapa yang berhak masuk sejak awal. Dua dimensi, dua pertanyaan, dua rezim yang saling melengkapi.
Apa yang Dilakukan UU PPSK 2026: Pola yang Muncul Tanpa Pembedaan
UU PPSK 2026 secara struktural mengatur kedua dimensi itu untuk ekosistem aset kripto, meskipun tanpa pengakuan eksplisit bahwa itulah yang sedang dilakukannya.
















